Hubungan Golkar-Jokowi Bisa Renggang jika Airlangga Dicopot

JAKARTA - Presiden Joko Widodo dinilai akan merugi jika mencopot Airlangga Hartarto dari jabatan Menteri Perindustrian dalam Kabinet Kerja.

Menurut peneliti Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, pencopotan Airlangga dari jabatan menteri justru bisa merusak hubungan Jokowi dengan Partai Golkar.

Sementara, menurut dia, Jokowi masih membutuhkan dukungan Golkar untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan persiapan menuju Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

"Pak Jokowi tidak punya kontrol langsung dengan parpol, kecuali partai asalnya PDIP. Dia butuh dukungan dari parpol lain," kata Abbas dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya bertajuk Perlukah Airlangga Mundur? di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/1/2018).

Saat telah mendapatkan dukungan yang diperlukan, kata dia, Jokowi harus menjaga komposisi tersebut. Salah satu jalan bisa dilakukan dengan mempertahankan Airlangga.

"Jika berjarak dengan Pak Airlangga, ini akan merugikan secara politik untuk kepentingan Jokowi," kata Abbas.

Abbas pun mengungkap jabatan ganda Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo.

Abbas mengatakan, Eko saat ini tercatat sebagai Bendahara Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meski demikian, kata Abbas, pencapaian Sandjojo di kabinet sangat luar biasa.

Menurut dia, tidak ada efek antara jabatan sebagai bendahara umum partai dan kinerjanya di pemerintah. Demikian juga Airlangga, kata Abbas, Ketua Umum Golkar itu besar melalui jalur profesional, bukan dari politik.

Airlangga juga disebut memiliki rekam jejak yang baik. "Masuknya Golkar ke koalisi pemerintah ini ditandai dengan masuknya profesional. Tidak akan banyak efeknya kalau Pak Airlangga rangkap jabatan," kata Abbas.