Catatan Fraksi Demokrat Terkait Pemerintah dan BUMN

JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah memberikan atensi lebih kepada BUMN yang mengalami kerugian. Dorongan tersebut seperti terangkum dalam catatan akhir tahun Fraksi Demokrat bertajuk meretas jalan sukses BUMN untuk negeri.

Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat, Azam Asman Natawijana mencatat, pada semester I 2017 tedapat 24 BUMN merugi dan ditargetkan pada akhir tahun 2017 menurun sebanyak 13 hingga 14 perusahaan.

Meski telah menempuh beberapa langkah strategis diprediksikan sampai akhir tahun masih terdapat sejumlah BUMN merugi. Di antaranya seperti PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Kertas Leces, PT Dirgantara Indonesia dan PT Merpati Nusantara Airlines.

"Atensi lebih dari pemerintah dibutuhkan khususnya dalam pembangunan investasi BUMN, akselerasi proyek strategis nasional, konektivitas integrasi market, kapasitas produksi dan daya saing BUMN," kata Azam kepada SINDONEWS, Minggu (31/12/2017).

Menyoroti daya saing BUMN kendati saat ini masih banyak pihak yang sangsi atas kemampuan BUMN dalam mengatasi kerugian dan menembus pasal global, Azam menilai pemerintah telah berketetapan untuk mewujudkan managemen BUMN yang sehat dan profesional.

"Ini terbukti dengan seriusnya pemerintah melakukan holdingisasi BUMN untuk memperkuat gain capital market dan memangkas birokarasi managerial," ucapnya.

Namun demikian lanjut Azam, keberadaan holdingisasi tidak serta merta membantu meningkatnya pendapatan masing-masing perusahaan. Holdingisasi, kata dia, kadang kala justru terkesan ambivalen dimana perusahan BUMN yang sehat di paksa untuk membantu perusahan BUMN yang sedang sakit.

"Sementara dengan tekanan pasar yang besar, apabila BUMN yang sehat tidak mampu bertahan kemudian dipaksa membantu anak perusahaan yang sakit dikhawatirkan perusahaan BUMN yang sehat pun akan tergerus oleh keadaan," kata Azam.

Azam pun menyoroti dasar hukum pembentukan holingisasi yang dinilainya masih menyisakan pertanyaan. Dimana PP 72 tahun 2016 yang di pergunakan Pemerintah untuk pembentukan holding melampaui yang diamanatkan oleh UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 19 tahun 2003 tentang BUMN, UU tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan juga melampaui beberapa keputusan MK tentang Keuangan Negara.

"Pembentukan holding pada dasarnya harus memenuhi dua aspek yaitu terkait landasan hukum atas pembentukannya dan aspek komersial dan teknis terhadap manfaatnya bagi negara yang bermuara untuk kesejahteraan rakyak Indonesia sesuai Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945," ucap Azam.

Dalam catatan akhir tahunnya Fraksi Demokrat juga menyoroti rancangan strategis Kementerian BUMN tahun 2015-2019 yang di susun untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, salah satunya terkait daya saing BUMN.

Berdasarkan rentra tersebut, Azam mengatakan, negara harus hadir untuk membantu dengan sepenuh tenaga untuk meningkatkan daya saing masing-masing perusahaan BUMN dengan melakukan integrasi bisnis yang sejalan dan mendukung upaya-upaya perusahaan BUMN dalam meningkatkan pendapatannya.

Produktivitas dan iklim usaha BUMN juga harus didorong dalam era digitalisasi yang bergerak semakin cepat. Oleh karenanya, kata Azam, penguatan managerial dan peningkatan produktivitas serta pemanfaatan iklim usaha yang baik menjadi wajib hukumnya.

Tak hanya itu, Azam juga mengatakan, peran dan kerjasama yang saling sinergi antara masing-masing perusahaan harus dilakukan oleh pemerintah dan BUMN.

"Fraksi Partai Demokrat mendorong BUMN dan Pemerintah untuk lebih aktif menggandeng pengusaha-pengusaha lokal yang dapat bersinergi bersama. Karena dengan bersatunya pondasi produksi negara niscaya peningkatan ekonomi akan berdampak luas kepada seluruh elemen bangsa dan berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi negara," ucap Azam.