2018, Pemerintah Fokuskan Pembangunan Sumber Daya Manusia

BEKASI - Presiden Joko Widodo menekankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus pemerintah tahun depan. Pasalnya, menjadi negara maju tidak bisa lagi mengandalkan sumber daya alam (SDA). Presiden mengatakan tahun ini pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah karena menjadi fondasi untuk bisa bersaing dengan negara lain.

"Jika SDM kita bisa upgrade dengan kompetensi dan keterampilan yang baik maka bisa menjadi modal untuk bersaing dengan negara lain. Kita mempunyai kemampuan untuk itu, hanya memang kekuatan tersebut belum dimaksimalkan," ujar Jokowi di acara Penyerahan Sertifikat Kompetensi Pemagangan 2017 di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (27/12/2017).

Mantan gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, 60% penduduk Indonesia adalah anak muda dan diperkirakan pada 2040 nanti ada sekitar 195 juta anak usia produktif. Jumlah tersebut akan menjadi kekuatan besar bagi bangsa jika pemerintah memberikan perhatian serius di bidang pembangunan SDM. "Ini bisa menjadi kekuatan besar, tapi bisa juga menjadi masalah kalau tak diperhatikan, 60% usia produktif adalah kekuatan. Ini untuk memenangkan kompetisi dengan negara-negara lain," ungkapnya.

Menurut dia, sertifikat kompetensi yang diberikan setelah program magang selesai menjadi penting karena sebagai bukti angkatan kerja yang memiliki keahlian. Program yang digelar dengan menggandeng sektor industri tersebut sudah berjalan kurang lebih setahun dan dilakukan uji kompetensi bagi para peserta di pengujung program.

Tahun ini, lanjut dia, dari 56.119 peserta program magang, 6.201 di antaranya mengikuti uji kompetensi. Dari jumlah tersebut, 5.635 peserta telah tersertifikasi. "Jika tahun ini hanya 56.119 peserta magang maka pada 2019 harus bertambah menjadi 1,4 juta orang, sebab program infrastruktur sudah mulai berkurang dan kita masuk ke pembangunan SDM secara besar-besaran," tandas mantan wali kota Solo ini.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengungkapkan, penyerahan sertifikat kompetensi magang ini tindak lanjut dari kegiatan Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten yang dihadiri Presiden di Kawasan Industri Karawang, Jawa Barat, tahun lalu. Politikus PKB ini memastikan proses magang kali ini berbeda dengan program sebelumnya.

Kali ini, kata dia, program ini dilakukan langsung dalam proses produksi barang dan jasa di tempat kerja. Selain itu, ada bimbingan dan pengawasan dari instruktur profesional sehingga peserta magang bisa menguasai kualifikasi dari kompetensi kerja tertentu. "Perusahaan dipilih yang mempunyai kurikulum/silabus, sarana dan instruktur pemagangan dan pendanaan," katanya.

Dia menjelaskan, pendanaan yang dimaksud adalah industri wajib memfasilitasi proses penyelenggaraan dan kebutuhan peserta seperti asuransi kecelakaan kerja, asuransi kematian dan uang saku. Selain itu, program pemagangan didesain mengacu jabatan kerja yang didasarkan pada kebutuhan industri. Skema program pemagangan terdiri atas 25% teori, 75% praktik, dan diakhiri dengan uji kompetensi (sertifikasi). Program ini juga dilengkapi perjanjian pemagangan antara peserta dan perusahaan.

"Tahun 2018, Kemenaker menargetkan program pemagangan akan diikuti 400.000 orang dengan melibatkan 8.000 instruktur," jelasnya.