Rangkap Jabatan, Fokus Airlangga Benahi Golkar Akan Terbelah
Senin, 25 Desember 2017 - 21:21 WIB
Rangkap Jabatan, Fokus Airlangga Benahi Golkar Akan Terbelah
A
A
A
JAKARTA - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 19-20 Desember lalu mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sementara di kabinet, Airlangga masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian.
Posisi Airlangga sebagai pemimpin partai berlambang pohon beringin itu kini menjadi sorotan berbagai pihak yang mengaitkan dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang tidak ingin menteri merangkap jabatan.
Direktur Politik dan Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus menyarankan Airlangga mengambil langkah untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Perindustrian.
"Ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Airlangga. Jangan sampai fokusnya menjadi terbelah," ujar Sulthan kepada SINDOnews, Senin (25/12/2017).
Sulthan menuturkan, harapan Airlangga menjadi ikon pembaruan dalam Golkar akan pudar jika Airlangga dibebankan tugas-tugas kenegaraan sebagai pembantu Presiden.
Menurut dia, komitmen Jokowi yang tidak ingin menterinya merangkap jabatan tepat dan harus dihormati. Terlebih, kata dia, Jokowi memiliki komitmen terhadap tradisi politik yang secara etis tidak 'nyaman' dengan rangkap jabatan.
Oleh karena itu, kata dia, Airlangga harus secara suka rela melepas jabatan menteri yang sedang diembannya.
"Saya pikir pilihan mundur dari Menteri Perindustrian adalah pilihan tepat jika Partai Golkar secara sungguh-sungguh mendukung kebijakan-kebijakan Jokowi, termasuk untuk tidak rangkap jabatan," tutur alumni Universitas Islam Negeri Jakarta ini.
Posisi Airlangga sebagai pemimpin partai berlambang pohon beringin itu kini menjadi sorotan berbagai pihak yang mengaitkan dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang tidak ingin menteri merangkap jabatan.
Direktur Politik dan Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus menyarankan Airlangga mengambil langkah untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Perindustrian.
"Ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Airlangga. Jangan sampai fokusnya menjadi terbelah," ujar Sulthan kepada SINDOnews, Senin (25/12/2017).
Sulthan menuturkan, harapan Airlangga menjadi ikon pembaruan dalam Golkar akan pudar jika Airlangga dibebankan tugas-tugas kenegaraan sebagai pembantu Presiden.
Menurut dia, komitmen Jokowi yang tidak ingin menterinya merangkap jabatan tepat dan harus dihormati. Terlebih, kata dia, Jokowi memiliki komitmen terhadap tradisi politik yang secara etis tidak 'nyaman' dengan rangkap jabatan.
Oleh karena itu, kata dia, Airlangga harus secara suka rela melepas jabatan menteri yang sedang diembannya.
"Saya pikir pilihan mundur dari Menteri Perindustrian adalah pilihan tepat jika Partai Golkar secara sungguh-sungguh mendukung kebijakan-kebijakan Jokowi, termasuk untuk tidak rangkap jabatan," tutur alumni Universitas Islam Negeri Jakarta ini.
(dam)
