Draf Susunan Pengurus Dinilai Akomodir Semua Faksi di Golkar
Jum'at, 22 Desember 2017 - 13:25 WIB
Draf Susunan Pengurus Dinilai Akomodir Semua Faksi di Golkar
A
A
A
JAKARTA - Draf susunan kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto beredar di kalangan wartawan beberapa hari lalu.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago melihat draf itu sudah mengakomodir semua faksi di internal Partai Golkar.
"Sekilas kalau kita lihat, kepengurusan Airlangga Hartarto cukup representatif dan mengakomodir semua faksi di internal Golkar dan tokoh-tokoh senior juga diakomodir dengan baik," ujar Pangi kepada SINDONEWS, Kamis (22/12/2017).
Jika draf itu benar, dia menilai Airlangga Hartarto melakukan restrukturisasi di kepengurusan baru. "Namun orang-orang Setnov (Setya Novanto, red) sebagian tetap dipakai dan dimasukkan ke dalam kepengurusan baru," katanya.
Dia pun menilai wajar Airlangga Hartarto melakukan restrukturisasi kepengurusan Partai Golkar.
"Saya pikir itu wajar dan sah-sah saja, sepanjang mampu mengakomodir, merangkul semua faksi dan ideologi, tetap enggak boleh sewenang-wenang dan sesuka hati sehingga terkesan sangat tidak demokratis," pungkasnya.
Diketahui, draf susunan kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto beredar di kalangan wartawan. Dalam draf itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar dijabat oleh Letjen TNI (Purn) Eko Wiratmoko, bukan Idrus Marham.
Kemudian, Aziz Syamsuddin menjabat Koordinator bidang Perekonomian. Di Era Kepemimpinan Setya Novanto, posisi itu dijabat oleh Airlangga Hartarto.
Lalu, Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan dijabat oleh Letjen TNI (Purn) Lodewijk F Paulus. Di era Kepemimpinan Setya Novanto, jabatan itu diduduki Letjen TNI (Purn) Eko Wiratmoko yang menggantikan Yorrys Raweyai.
Sedangkan Yorrys Raweyai menjabat sebagai Koordinator bidang Pemenangan Pemilu wilayah Indonesia II. Sementara Bendahara Umum Partai Golkar dijabat oleh Melchias Markus Mekeng.
(Baca juga: Munaslub Ditutup, Ini Lima Poin Pernyataan Politik Partai Golkar)
Di Era Kepemimpinan Setya Novanto, Bendahara Umum Partai Golkar dijabat oleh Robert Kardinal. Selain itu, Ahmad Doli Kurnia tertulis sebagai wakil sekretaris jenderal Partai Golkar.
Adapun Doli pernah dipecat oleh Setya Novanto dari keanggotaan Partai Golkar karena sering mengkritik pria yang akrab disapa Setnov itu.
Lalu, dalam draf itu, nama Idrus Marham diproyeksikan untuk menjabat menteri sosial (Mensos). Dan Agung Laksono diproyeksikan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden.
Struktur di legislatif sebagaimana dalam draf itu pun mengalami perubahan. Agus Gumiwang Kartasasmita ditulis sebagai ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Ketua Fraksi di DPR Melchias Markus Mekeng, Wakil Ketua MPR Titiek Soeharto, dan Ketua Fraksi MPR Mahyudin.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago melihat draf itu sudah mengakomodir semua faksi di internal Partai Golkar.
"Sekilas kalau kita lihat, kepengurusan Airlangga Hartarto cukup representatif dan mengakomodir semua faksi di internal Golkar dan tokoh-tokoh senior juga diakomodir dengan baik," ujar Pangi kepada SINDONEWS, Kamis (22/12/2017).
Jika draf itu benar, dia menilai Airlangga Hartarto melakukan restrukturisasi di kepengurusan baru. "Namun orang-orang Setnov (Setya Novanto, red) sebagian tetap dipakai dan dimasukkan ke dalam kepengurusan baru," katanya.
Dia pun menilai wajar Airlangga Hartarto melakukan restrukturisasi kepengurusan Partai Golkar.
"Saya pikir itu wajar dan sah-sah saja, sepanjang mampu mengakomodir, merangkul semua faksi dan ideologi, tetap enggak boleh sewenang-wenang dan sesuka hati sehingga terkesan sangat tidak demokratis," pungkasnya.
Diketahui, draf susunan kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto beredar di kalangan wartawan. Dalam draf itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar dijabat oleh Letjen TNI (Purn) Eko Wiratmoko, bukan Idrus Marham.
Kemudian, Aziz Syamsuddin menjabat Koordinator bidang Perekonomian. Di Era Kepemimpinan Setya Novanto, posisi itu dijabat oleh Airlangga Hartarto.
Lalu, Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan dijabat oleh Letjen TNI (Purn) Lodewijk F Paulus. Di era Kepemimpinan Setya Novanto, jabatan itu diduduki Letjen TNI (Purn) Eko Wiratmoko yang menggantikan Yorrys Raweyai.
Sedangkan Yorrys Raweyai menjabat sebagai Koordinator bidang Pemenangan Pemilu wilayah Indonesia II. Sementara Bendahara Umum Partai Golkar dijabat oleh Melchias Markus Mekeng.
(Baca juga: Munaslub Ditutup, Ini Lima Poin Pernyataan Politik Partai Golkar)
Di Era Kepemimpinan Setya Novanto, Bendahara Umum Partai Golkar dijabat oleh Robert Kardinal. Selain itu, Ahmad Doli Kurnia tertulis sebagai wakil sekretaris jenderal Partai Golkar.
Adapun Doli pernah dipecat oleh Setya Novanto dari keanggotaan Partai Golkar karena sering mengkritik pria yang akrab disapa Setnov itu.
Lalu, dalam draf itu, nama Idrus Marham diproyeksikan untuk menjabat menteri sosial (Mensos). Dan Agung Laksono diproyeksikan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden.
Struktur di legislatif sebagaimana dalam draf itu pun mengalami perubahan. Agus Gumiwang Kartasasmita ditulis sebagai ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Ketua Fraksi di DPR Melchias Markus Mekeng, Wakil Ketua MPR Titiek Soeharto, dan Ketua Fraksi MPR Mahyudin.
(maf)
