Pembatalan Mutasi Pati TNI Dinilai Bentuk Ketegasan Panglima Baru
Rabu, 20 Desember 2017 - 16:17 WIB
Pembatalan Mutasi Pati TNI Dinilai Bentuk Ketegasan Panglima Baru
A
A
A
JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah membatalkan mutasi jabatan Perwira Tinggi (Pati) TNI melalui Surat Keputusan (SK) Nomor Kep/982.1/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017. Kebijakan mutasi dilakukan oleh Panglima TNI sebelumnya, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Direktur Politik dan Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus menilai, mutasi yang dilakukan oleh Panglima TNI sebelumnya dirasakan kurang etis, meski dengan alasan ketidaktahuan akan kepastian tanggal pergantian. (Baca juga: Panglima TNI Batalkan Keputusan Jenderal Gatot Terkait Mutasi 32 Pati )
"Karenanya wajar kemudian jika panglima terpilih membatalkan keputusan tersebut. Keseimbangan antar matra dan profesionalime adalah poin penting dalam vetting penempatan perwira tinggi," tutur Sulthan saat dihubungi SINDOnews, Rabu (20/12/2017).
Menurut Sulthan, Panglima TNI sudah sepatutnya membebaskan diri dari 'sanderaan blunder' warisan lampau dengan meninjau keputusan tersebut. Dia menilai, pembatalan keputusan itu juga mengindikasikan ketegasan sikap Panglima TNI terpilih yang konsisten melanjutkan kebijakan strategis dengan kebijakan yang bernuansa politis.
"Ini adalah langkah penting dalam arah reformasi sektor pertahanan dan keamanan di bawah panglima baru," kata alumni UIN Jakarta ini.
Direktur Politik dan Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus menilai, mutasi yang dilakukan oleh Panglima TNI sebelumnya dirasakan kurang etis, meski dengan alasan ketidaktahuan akan kepastian tanggal pergantian. (Baca juga: Panglima TNI Batalkan Keputusan Jenderal Gatot Terkait Mutasi 32 Pati )
"Karenanya wajar kemudian jika panglima terpilih membatalkan keputusan tersebut. Keseimbangan antar matra dan profesionalime adalah poin penting dalam vetting penempatan perwira tinggi," tutur Sulthan saat dihubungi SINDOnews, Rabu (20/12/2017).
Menurut Sulthan, Panglima TNI sudah sepatutnya membebaskan diri dari 'sanderaan blunder' warisan lampau dengan meninjau keputusan tersebut. Dia menilai, pembatalan keputusan itu juga mengindikasikan ketegasan sikap Panglima TNI terpilih yang konsisten melanjutkan kebijakan strategis dengan kebijakan yang bernuansa politis.
"Ini adalah langkah penting dalam arah reformasi sektor pertahanan dan keamanan di bawah panglima baru," kata alumni UIN Jakarta ini.
(kri)
