Calon Kepala Daerah Harus Bersih dari Kasus Korupsi

JAKARTA - Calon kepala daerah yang diusung setiap partai politik (Parpol) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 nanti disarankan bersih dari kasus hukum, terutama korupsi. Hal itu dinilai penting agar tidak ada lagi kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Harus bersih dari kasus hukum, terutama korupsi," kata Direktur Eksekutif Emrus Corner, Emrus Sihombing kepada SINDOnews, Selasa (19/12/2017).

Maka itu, Emrus menyarankan agar semua Parpol melakukan evaluasi terhadap calon yang diusung pada Pilkada serentak 2018. "Jangan sampai nanti setelah terpilih, berurusan dengan KPK," paparnya.

Dia menambahkan, setiap Parpol pun tidak boleh cuci tangan jika ada kepala daerah yang diusung berurusan dengan KPK. "Maka partai harus mengevaluasi secara menyeluruh, secara total terhadap rekam jejak calon-calon peserta Pilkada tersebut terutama dari perilaku korupsi dan perilaku amoral," ungkapnya.

Dengan demikian, kepala daerah yang terpilih nantinya memiliki integritas tinggi dan bersih dari kasus hukum. "Semua partai harus mengevaluasi ulang," katanya.

Untuk mengevaluasi secara menyeluruh terhadap calon yang diusung, perlu dibentuk tim khusus. Salah satu hal yang perlu ditanyakan yakni pajak calon kepala daerah. "Misalnya, apakah mereka sudah membayar pajaknya sesuai aturan. Kalau pajaknya tidak jelas, itu indikasi," ujarnya. Kemudian, setiap Parpol perlu meminta setiap kandidat menjelaskan tentang asal usul harta kekayaannya.

Terkait Pilgub Jawa Tengah, dia menyarankan PDIP tidak mengusung kandidat yang memiliki persepsi negatif. Sebab, politik itu merupakan persoalan persepsi. "Politik itu kan persoalan persepsi," tuturnya.

Sementara itu, pengamat politik dari FISIP Undip Semarang Yulianto mengatakan, saat ini selain Ganjar Pranowo ada 3 tokoh PDI Perjuangan lagi yang sudah resmi terdaftar sebagai bacabug Jateng lewat PDI Perjuangan. Yaitu Sunarno mantan bupati Klaten dua periode yang kini istrinya menjadi Bupati Klaten.

Kemudian Musthofa, Bupati Kudus dua periode yang sukses membangun ekonomi dan kesejahteraan disertai kemampuan mendinamisasi daerahnya. Di bawah kepemimpinan Musthofa, selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kudus, partai yang berlatar belakang nasionalis bisa menjadi perpaduan nasionalis-religius yang bisa diterima di masyarakat santri Kudus. Satunya lagi Wardoyo Bupati Sukoharjo yang populer di Solo Raya. Sementara itu, Partai Gerindra sudah resmi mengusung Sudirman Said sebagai cagub.