UI-Unhan Bahas Krisis Semenanjung Korea
UI-Unhan Bahas Krisis Semenanjung Korea
A
A
A
JAKARTA - Universitas Pertahanan (Unhan) bersama Universitas Indonesia (UI) menggelar seminar bersama membahas krisis Semenanjung Korea.
Seminar dibuka oleh Dekan FISIP UI Arie Setiabudi Soesilo dan dihadiri oleh sivitas akademika UI dan Unhan, baik dosen maupun mahasiswa.
Hadir Dubes Korea Utara An Kwan Il, pejabat Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI dan Mabes ketiga angkatan, serta perwakilan dari LSM, lembaga think tank dan beberapa universitas, termasuk dari Seskoad, Seskoal dan Seskoau.
Acara yang diselenggarakan oleh Departemen Hubungan Internasional FISIP UI dan Prodi Diplomasi Pertahanan FSP Unhan di Kampus UI, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (19/12/2017) ini mengangkat tema Diplomasi Pertahanan Menanggapi Krisis di Semenanjung Korea.
Tiga pembicara dihadirkan dalam seminar tersebut, yakni Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan (FMP) Unhan Laksda TNI Amarulla Octavian sebagai pembicara pertama.
Laksda Octavian menyampaikan kepentingan nasional Indonesia sesuai Perpres Nomor 41 Tahun 2010 untuk menjaga perdamaian dunia, termasuk perdamaian di Semenanjung Korea.
"Kepentingan nasional tersebut menjadi dasar hukum diplomasi pertahanan Indonesia, baik secara unilateral dengan Korea Utara maupun secara multilateral dengan negara-negara kawasan selaras Resolusi PBB dan ASEAN Charter," ujar Octavian, Selasa (19/12/2017).
Menjadi pembicara kedua, Dirjen Asia-Pasifik dan Afrika Bapak Desra Percaya yang membahas pentingnya mendahulukan peace treaty antara kedua Korea sebagai langkah awal signifikan menurunkan ketegangan di Semenanjung Korea.
"Beberapa keputusan dasar ASEAN terkait dinamika konflik tersebut juga mengemuka untuk mengajak seluruh negara kawasan, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya agar lebih menahan diri," kata dia.
Pembicara terakhir adalah Bapak Edi Prasetyono, dosen Departemen Hubungan Internasional memaparkan bagaimana senjata nuklir dapat menjadi instrumen politik internasional berikut konvensi internasional yang mengaturnya dalam konteks nonproliferasi dan disarmament atau perlucutan senjata.
Para peserta seminar memberikan apresiasi kepada ketiga pembicara. Saat sesi diskusi banyak tanggapan dan pertanyaan sebagai rekomendasi hasil seminar yakni, dipandang penting untuk meningkatkan hubungan militer antara TNI dengan Angkatan Bersenjata Korea Utara lebih erat sebagai wujud nyata diplomasi pertahanan guna memperkuat kebijakan dan politik luar negeri pada masa mendatang.
Seminar dibuka oleh Dekan FISIP UI Arie Setiabudi Soesilo dan dihadiri oleh sivitas akademika UI dan Unhan, baik dosen maupun mahasiswa.
Hadir Dubes Korea Utara An Kwan Il, pejabat Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI dan Mabes ketiga angkatan, serta perwakilan dari LSM, lembaga think tank dan beberapa universitas, termasuk dari Seskoad, Seskoal dan Seskoau.
Acara yang diselenggarakan oleh Departemen Hubungan Internasional FISIP UI dan Prodi Diplomasi Pertahanan FSP Unhan di Kampus UI, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (19/12/2017) ini mengangkat tema Diplomasi Pertahanan Menanggapi Krisis di Semenanjung Korea.
Tiga pembicara dihadirkan dalam seminar tersebut, yakni Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan (FMP) Unhan Laksda TNI Amarulla Octavian sebagai pembicara pertama.
Laksda Octavian menyampaikan kepentingan nasional Indonesia sesuai Perpres Nomor 41 Tahun 2010 untuk menjaga perdamaian dunia, termasuk perdamaian di Semenanjung Korea.
"Kepentingan nasional tersebut menjadi dasar hukum diplomasi pertahanan Indonesia, baik secara unilateral dengan Korea Utara maupun secara multilateral dengan negara-negara kawasan selaras Resolusi PBB dan ASEAN Charter," ujar Octavian, Selasa (19/12/2017).
Menjadi pembicara kedua, Dirjen Asia-Pasifik dan Afrika Bapak Desra Percaya yang membahas pentingnya mendahulukan peace treaty antara kedua Korea sebagai langkah awal signifikan menurunkan ketegangan di Semenanjung Korea.
"Beberapa keputusan dasar ASEAN terkait dinamika konflik tersebut juga mengemuka untuk mengajak seluruh negara kawasan, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya agar lebih menahan diri," kata dia.
Pembicara terakhir adalah Bapak Edi Prasetyono, dosen Departemen Hubungan Internasional memaparkan bagaimana senjata nuklir dapat menjadi instrumen politik internasional berikut konvensi internasional yang mengaturnya dalam konteks nonproliferasi dan disarmament atau perlucutan senjata.
Para peserta seminar memberikan apresiasi kepada ketiga pembicara. Saat sesi diskusi banyak tanggapan dan pertanyaan sebagai rekomendasi hasil seminar yakni, dipandang penting untuk meningkatkan hubungan militer antara TNI dengan Angkatan Bersenjata Korea Utara lebih erat sebagai wujud nyata diplomasi pertahanan guna memperkuat kebijakan dan politik luar negeri pada masa mendatang.
(dam)
Explore More