Amali: Tak Ada Alasan bagi DPP Golkar Hindari Usulan Munaslub
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dinilai tidak memiliki alasan lagi untuk menghindari usulan pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
Pasalnya saat ini seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar meminta Munaslub segera digelar tahun ini.
Koordinator Bidang Pembangunan Daerah DPP Partai Golkar Zainuddin Amali mengatakan, munaslub hampir bisa dipastikan terlaksana pada pertengahan Desember ini.
Amali menambahkan, 34 DPD Partai Golkar tingkat Provinsi sudah meminta DPP untuk segera melaksanakan Munaslub. "Tidak ada alasan lagi bagi DPP untuk menghindar dari permintaan DPD Partai Golkar Provinsi tersebut," ujar Amali dihubungi wartawan, Selasa (12/12/2017).
Amali menilai syarat pelaksanaan munaslub yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai sudah terpenuhi.
"Selain dukungan kepada permintaan untuk segera melaksanakan munaslub dari daerah, telah muncul pula dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk menjadi ketua umum," tutur ketua Komisi II DPR ini.
Bahkan, dia menilai saat ini secara mayoritas menghendaki Airlangga untuk memimpin Partai Golkar ke depan. "Airlangga dianggap mampu menahkodai Golkar yang sedang dirundung masalah internal ini," tuturnya.
Dia menilai secara pengalaman politik dan kekaderan, Airlangga Hartarto sudah cukup mumpuni untuk membawa Golkar keluar dari "turbulensi" yang sedang dihadapi saat ini.
"Bahkan Airlangga diharapkan bisa memimpin konsolidasi Golkar untuk menaikkan kembali elektabilitasnya menghadapi Pilkada serentak 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019," tuturnya.
Pasalnya saat ini seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar meminta Munaslub segera digelar tahun ini.
Koordinator Bidang Pembangunan Daerah DPP Partai Golkar Zainuddin Amali mengatakan, munaslub hampir bisa dipastikan terlaksana pada pertengahan Desember ini.
Amali menambahkan, 34 DPD Partai Golkar tingkat Provinsi sudah meminta DPP untuk segera melaksanakan Munaslub. "Tidak ada alasan lagi bagi DPP untuk menghindar dari permintaan DPD Partai Golkar Provinsi tersebut," ujar Amali dihubungi wartawan, Selasa (12/12/2017).
Amali menilai syarat pelaksanaan munaslub yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai sudah terpenuhi.
"Selain dukungan kepada permintaan untuk segera melaksanakan munaslub dari daerah, telah muncul pula dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk menjadi ketua umum," tutur ketua Komisi II DPR ini.
Bahkan, dia menilai saat ini secara mayoritas menghendaki Airlangga untuk memimpin Partai Golkar ke depan. "Airlangga dianggap mampu menahkodai Golkar yang sedang dirundung masalah internal ini," tuturnya.
Dia menilai secara pengalaman politik dan kekaderan, Airlangga Hartarto sudah cukup mumpuni untuk membawa Golkar keluar dari "turbulensi" yang sedang dihadapi saat ini.
"Bahkan Airlangga diharapkan bisa memimpin konsolidasi Golkar untuk menaikkan kembali elektabilitasnya menghadapi Pilkada serentak 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019," tuturnya.
(dam)