Isu Penjualan Aset Negara Dinilai Hanya Hoaks
Jum'at, 08 Desember 2017 - 13:48 WIB
Isu Penjualan Aset Negara Dinilai Hanya Hoaks
A
A
A
JAKARTA - Jelang tahun politik 2018 dan 2019 berbagai isu soal penjualan aset semakin kencang dihembuskan. Hal ini disesalkan oleh Sekjen DPN Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Wanto Sugito.
Menurutnya, isu-isu penjualan itu hoaks karena sampai saat ini tidak ada rencana penjualan aset negara.
"Isu penjualan jalan tol, bandara, dan pelabuhan, itu hoaks tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sampai saat ini tidak ada pemerintah berencana menjual itu," kata Wanto kepada wartawan, Kamis (7/12/2017).
Pemerintah kata Wanto bukan menjual melainkan menerapkan Public Private Partnership (PPP). Artinya hanya memberikan hak konsesi kepada pihak lain.
"Jadi clear tidak ada penjualan aset negara kepada asing. Saya berharap isu seperti ini tidak lagi dimainkan hanya untuk menjelekan pemerintahan Jokowi," ungkapnya.
Wanto berharap, masyarakat tidak mudah percaya dengan isu hoaks tersebut. Ada baiknya, mengecek terlebih dahulu kebenaran berita tersebut. Jangan mudah untuk menyebarkannya.
"Isu tersebut sangat sensitif saat ini, apalagi jelang tahun politik 2018 dan pilpres 2019," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi maupun Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono membantah isu penjualan tersebut. Disebutkan Basuki, meski jalan tol dibiayai oleh swasta, aset jalan tol tetap milik negara.
Menhub Budi Karya Sumadi memastikan, tidak ada aset BUMN yang akan dijual kepada swasta. tapi memberikan hak konsesi kepada pihak lain dengan waktu tertentu dengan cara tertentu.
Pihaknya selalu mengawal, government dan safety itu yang paling utama. "Tidak ada upaya prejudice, kami keras melakukan itu. Kalau tidak maka kami akan kehilangan momen, tolong dipahami, didukung, pada dasar nya kita ingin melakukan sesuatu untuk meningkatkan daya saing negara," ucapnya.
Menurutnya, isu-isu penjualan itu hoaks karena sampai saat ini tidak ada rencana penjualan aset negara.
"Isu penjualan jalan tol, bandara, dan pelabuhan, itu hoaks tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sampai saat ini tidak ada pemerintah berencana menjual itu," kata Wanto kepada wartawan, Kamis (7/12/2017).
Pemerintah kata Wanto bukan menjual melainkan menerapkan Public Private Partnership (PPP). Artinya hanya memberikan hak konsesi kepada pihak lain.
"Jadi clear tidak ada penjualan aset negara kepada asing. Saya berharap isu seperti ini tidak lagi dimainkan hanya untuk menjelekan pemerintahan Jokowi," ungkapnya.
Wanto berharap, masyarakat tidak mudah percaya dengan isu hoaks tersebut. Ada baiknya, mengecek terlebih dahulu kebenaran berita tersebut. Jangan mudah untuk menyebarkannya.
"Isu tersebut sangat sensitif saat ini, apalagi jelang tahun politik 2018 dan pilpres 2019," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi maupun Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono membantah isu penjualan tersebut. Disebutkan Basuki, meski jalan tol dibiayai oleh swasta, aset jalan tol tetap milik negara.
Menhub Budi Karya Sumadi memastikan, tidak ada aset BUMN yang akan dijual kepada swasta. tapi memberikan hak konsesi kepada pihak lain dengan waktu tertentu dengan cara tertentu.
Pihaknya selalu mengawal, government dan safety itu yang paling utama. "Tidak ada upaya prejudice, kami keras melakukan itu. Kalau tidak maka kami akan kehilangan momen, tolong dipahami, didukung, pada dasar nya kita ingin melakukan sesuatu untuk meningkatkan daya saing negara," ucapnya.
(maf)
