Calon Panglima TNI Akui Potensi Konflik Komunal Akan Selalu Ada
Rabu, 06 Desember 2017 - 14:18 WIB
Calon Panglima TNI Akui Potensi Konflik Komunal Akan Selalu Ada
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU) Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, potensi separatisme serta konflik komunal berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan akan selalu ada di Indonesia.
Hal itu dipaparkan Hadi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) sebagai calon tunggal panglima TNI di komisi I DPR hari ini.
"Dengan konstruksi Indonesia sebagai negara kepulauan dan masyarakat yang majemuk, potensi separatisme serta konflik komunal berbasis suku, agama, ras termasuk antargolongan akan selalu ada," ujar Hadi di ruang rapat komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).
Dia menambahkan, di era reformasi demokrasi politik, persoalan itu seringkali mengarah kepada liberalisasi yang berpotensi menjadi liberal dilema.
"Jika kondisi ini tidak dikelola secara bijaksana, bukan tidak mungkin konflik komunal tersebut akan meningkat menjadi konflik vertikal berbentuk rongrongan terhadap legitimasi pemerintahan yang sah atau pemberontakan," papar Hadi.
Lebih lanjut dia mengatakan, sesuai doktrin TNI saat ini, maka tugas TNI yang masih sangat relevan adalah sebagai kekuatan penyerang, kekuatan pertahanan, kekuatan pendukung serta sebagai instrumen kekuatan negara yang dapat digunakan untuk kepentingan apapun yang menjadi keputusan politik negara.
Di samping itu lanjut dia, fungsi utama yang diemban TNI adalah penangkal yang mampu mewujudkan daya tangkal setiap bentuk ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Kemudian, fungsi penindak yang mampu menggerakkan untuk menghancurkan kekuatan musuh serta pemulih yang dapat beroperasi bersama instansi pemerintah lainnya untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan.
"Fungsi pemulih ini juga termasuk dalan konteks hubungan internasional melalui peran aktifnya di bawah mandat PBB sebagai bagian politik luar negeri," bebernya.
Lebih lanjut dia mengatakan, tugas dan fungsi TNI itu kehendak rakyat melalui koridor konstitusi dan kaidah kaidah demokrasi yang berlaku.
Hal itu dipaparkan Hadi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) sebagai calon tunggal panglima TNI di komisi I DPR hari ini.
"Dengan konstruksi Indonesia sebagai negara kepulauan dan masyarakat yang majemuk, potensi separatisme serta konflik komunal berbasis suku, agama, ras termasuk antargolongan akan selalu ada," ujar Hadi di ruang rapat komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).
Dia menambahkan, di era reformasi demokrasi politik, persoalan itu seringkali mengarah kepada liberalisasi yang berpotensi menjadi liberal dilema.
"Jika kondisi ini tidak dikelola secara bijaksana, bukan tidak mungkin konflik komunal tersebut akan meningkat menjadi konflik vertikal berbentuk rongrongan terhadap legitimasi pemerintahan yang sah atau pemberontakan," papar Hadi.
Lebih lanjut dia mengatakan, sesuai doktrin TNI saat ini, maka tugas TNI yang masih sangat relevan adalah sebagai kekuatan penyerang, kekuatan pertahanan, kekuatan pendukung serta sebagai instrumen kekuatan negara yang dapat digunakan untuk kepentingan apapun yang menjadi keputusan politik negara.
Di samping itu lanjut dia, fungsi utama yang diemban TNI adalah penangkal yang mampu mewujudkan daya tangkal setiap bentuk ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Kemudian, fungsi penindak yang mampu menggerakkan untuk menghancurkan kekuatan musuh serta pemulih yang dapat beroperasi bersama instansi pemerintah lainnya untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan.
"Fungsi pemulih ini juga termasuk dalan konteks hubungan internasional melalui peran aktifnya di bawah mandat PBB sebagai bagian politik luar negeri," bebernya.
Lebih lanjut dia mengatakan, tugas dan fungsi TNI itu kehendak rakyat melalui koridor konstitusi dan kaidah kaidah demokrasi yang berlaku.
(maf)
