Golkar Dapat Dukungan Luar Biasa dari Publik untuk Melakukan Perubahan
Minggu, 03 Desember 2017 - 14:04 WIB
Golkar Dapat Dukungan Luar Biasa dari Publik untuk Melakukan Perubahan
A
A
A
PURWAKARTA - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan publik sedang menunggu perubahan Partai Golkar melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Sehingga, hal ini menjadi momentum yang tidak bisa dilewatkan, terutama untuk konsolidasi di internal partai saat akan menghadapi sejumlah pesta demokrasi.
"Hari ini ada nuansa berbeda. Dulu ketika zaman Bang Akbar Tandjung, Golkar melakukan perubahan dari dalam tetapi tidak dipercaya dari luar. Tekanan politiknya sangat luar biasa pada di era 1999 hingga 2004. Hari ini terbalik, Golkar mendapatkan dukungan publik yang luar biasa untuk melakukan perubahan. Artinya, ini tergantung para pemimpin Golkar sendiri, publik sangat menunggu perubahan," kata Dedi, Minggu (3/11/2017).
Dedi mengingatkan agar momentum tersebut tidak terlewatkan. Sebab, dalam politik, jika momentum tak digunakan dengan baik, tidak akan ada artinya untuk perubahan partai. Hal ini juga berkaitan dengan kontestasi politik yang membutuhkan konsolidasi internal, seperti Pilkada Serentak 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019. "Kalau momentum ini lewat ya tidak ada artinya."
Langkah konsolidasi internal melalui mekanisme munaslub, kata dia, tidak perlu lagi menunggu proses hukum Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto. Harus dipisahkan antara proses hukum dan proses politik karena keduanya memiliki penyelesaian yang berbeda.
"Jelas berbeda, munaslub itu menjadi kebutuhan organisasi karena hari ini Partai Golkar terus mengalami penurunan elektabilitas yang tajam, maka harus ada perubahan. Jadi, proses praperadilan Pak Setya Novanto tidak terkait dengan munaslub yang diusulkan oleh DPD I Golkar," pungkasnya.
"Hari ini ada nuansa berbeda. Dulu ketika zaman Bang Akbar Tandjung, Golkar melakukan perubahan dari dalam tetapi tidak dipercaya dari luar. Tekanan politiknya sangat luar biasa pada di era 1999 hingga 2004. Hari ini terbalik, Golkar mendapatkan dukungan publik yang luar biasa untuk melakukan perubahan. Artinya, ini tergantung para pemimpin Golkar sendiri, publik sangat menunggu perubahan," kata Dedi, Minggu (3/11/2017).
Dedi mengingatkan agar momentum tersebut tidak terlewatkan. Sebab, dalam politik, jika momentum tak digunakan dengan baik, tidak akan ada artinya untuk perubahan partai. Hal ini juga berkaitan dengan kontestasi politik yang membutuhkan konsolidasi internal, seperti Pilkada Serentak 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019. "Kalau momentum ini lewat ya tidak ada artinya."
Langkah konsolidasi internal melalui mekanisme munaslub, kata dia, tidak perlu lagi menunggu proses hukum Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto. Harus dipisahkan antara proses hukum dan proses politik karena keduanya memiliki penyelesaian yang berbeda.
"Jelas berbeda, munaslub itu menjadi kebutuhan organisasi karena hari ini Partai Golkar terus mengalami penurunan elektabilitas yang tajam, maka harus ada perubahan. Jadi, proses praperadilan Pak Setya Novanto tidak terkait dengan munaslub yang diusulkan oleh DPD I Golkar," pungkasnya.
(zik)
