Dua Poros Berebut Restu Jokowi untuk Jadi Ketua Umum Golkar
Jum'at, 01 Desember 2017 - 22:11 WIB
Dua Poros Berebut Restu Jokowi untuk Jadi Ketua Umum Golkar
A
A
A
JAKARTA - Kedua poros yang nampak ingin maju dalam musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar, tengah berebut restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, Partai Golkar telah berjanji akan mengusung Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang. Beberapa waktu lalu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bertemu Jokowi, bahkan juga telah bersilaturahmi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Begitupun dengan Plt Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Idrus Marham yang juga telah bertemu Jokowi dan mengklaim dirinya direstui maju dalam munaslub nanti.
Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai, pertemuan Airlangga dan Idrus Marham dengan Jokowi di Istana Negara tidak hanya meminta izin maju sebagai calon ketua umum Golkar.
Melainkan menurut Hendri, memberi kode kepada Jokowi perihal barter politik bila menjadi Ketua Umum.
"Jokowi masih memerlukan jaminan Golkar dalam gelaran Pilpres 2019 mendatang. Basa-basi politik aja, mungkin perbincangan mereka sudah sampai kira-kira siapa penggantinya (di Munaslub 2019)," kata Hendri, Jumat (1/12/2017).
Hendri menyarankan, agar Airlangga mundur dari kursi Menteri Perindustrian jelang munaslub Desember 2017. Karena bila tidak, terang dia, Airlangga akan menjadi beban politik Jokowi, lantaran tersebut akan diserang lawan politiknya, karena dicap transaksional.
"Bebannya tuh akan ada di Jokowi, pasti oleh lawan politiknya Jokowi akan diungkit-ungkit itu. Mendingan sih dia mundurlah," jelasnya.
Dia menyatakan, tidak menjadi jaminan ketika Airlangga mendapat restu Istana bisa dengan mudah merengkuh kursi ketum Golkar. Sebab, Idrus sendiri masih memiliki power, di mana loyalis Novanto kemungkinan besar berada di belakangnya.
"Kemungkinan Novanto dan loyalisnya akan mendukung Idrus Marham. Novanto masih kuat. Namun jika praperadilan mengalahkan Novanto. Maka Novanto akan habis," jelasnya.
Pasalnya, Partai Golkar telah berjanji akan mengusung Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang. Beberapa waktu lalu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bertemu Jokowi, bahkan juga telah bersilaturahmi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Begitupun dengan Plt Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Idrus Marham yang juga telah bertemu Jokowi dan mengklaim dirinya direstui maju dalam munaslub nanti.
Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai, pertemuan Airlangga dan Idrus Marham dengan Jokowi di Istana Negara tidak hanya meminta izin maju sebagai calon ketua umum Golkar.
Melainkan menurut Hendri, memberi kode kepada Jokowi perihal barter politik bila menjadi Ketua Umum.
"Jokowi masih memerlukan jaminan Golkar dalam gelaran Pilpres 2019 mendatang. Basa-basi politik aja, mungkin perbincangan mereka sudah sampai kira-kira siapa penggantinya (di Munaslub 2019)," kata Hendri, Jumat (1/12/2017).
Hendri menyarankan, agar Airlangga mundur dari kursi Menteri Perindustrian jelang munaslub Desember 2017. Karena bila tidak, terang dia, Airlangga akan menjadi beban politik Jokowi, lantaran tersebut akan diserang lawan politiknya, karena dicap transaksional.
"Bebannya tuh akan ada di Jokowi, pasti oleh lawan politiknya Jokowi akan diungkit-ungkit itu. Mendingan sih dia mundurlah," jelasnya.
Dia menyatakan, tidak menjadi jaminan ketika Airlangga mendapat restu Istana bisa dengan mudah merengkuh kursi ketum Golkar. Sebab, Idrus sendiri masih memiliki power, di mana loyalis Novanto kemungkinan besar berada di belakangnya.
"Kemungkinan Novanto dan loyalisnya akan mendukung Idrus Marham. Novanto masih kuat. Namun jika praperadilan mengalahkan Novanto. Maka Novanto akan habis," jelasnya.
(maf)
