Pascakasus Setnov, Golkar Hadapi Dua Tantangan Berat
Rabu, 29 November 2017 - 11:24 WIB
Pascakasus Setnov, Golkar Hadapi Dua Tantangan Berat
A
A
A
JAKARTA - Penetapan status tersangka Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) memunculkan situasi pelik bagi partai berlambang pohon beringin itu.
Saat ini partai yang pernah berjaya di era Orde Baru itu setidaknya menghadapi dua tantangan penting ke depan. Pertama, Pilkada Serentak 2018, khususnya di Jawa Barat. Kedua, regenerasi kepemimpinan di internal Golkar.
"Dua momentum ini harus dilakukan secara paralel, cepat, namun juga hati-hati. Karena jika proses konsolidasi tidak selesai, faksi-faksi yang ada di tubuh Golkar berpotensi menjadi kontraproduktif bagi partai yang memiliki suara kedua terbesar di Jawa Barat itu," kata peneliti Center for Information and Development Studies (CIDES), Ridwan Budiman dalam siaran persnya kepada SINDOnews, Senin (29/11/2017).
Diketahui, dalam proses Pilkada Jawa Barat, Golkar telah memutuskan untuk mendukung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai bakal cagub.
Menurut dia, keputusan Golkar dukung Ridwan Kamil di provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia ini tak ayal memunculkan friksi di internal Partai Golkar. Imbasnya, Ketua DPD Partai Golkar Dedi Mulyadi ikut terseret konflik karena menilai proses penetapan tersebut tidak melalui jenjang pengkaderan serta mekanisme yang lazim.
Dia menilai, kondisi Golkar yang terjadi saat ini, seperti era 20 tahun silam di atas dengan beberapa faktor determinan. "Krisis kepemimpinan di tengah konstelasi politik yang harus segera direspons secara cepat," katanya.
Dia menilai alasan Setya Novanto telah memilih Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk menyelamatkan Golkar. Pasalnya, kata dia, Idrus dikenal sebagai sosok yang dingin dan rasional dalam menghadapi polemik.
Meskipun demikian, Idrus Marham lebih dikenal sebagai politikus berlatar belakang akademisi. Secara historis, kata dia, politikus yang berlatar belakang akademisi relevan untuk menjaga muruwah partai di kala krisis.
Namun, kata dia, politikus berlatar belakang akademisi biasanya tidak memiliki sumber daya kekuatan ekonomi-politik yang mampu menggerakkan untuk menghadapi ekspansi yang diperlukan menghadapi kontestasi politik elektoral, seperti Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.
"Dua indikator pemilu di atas harus menjadi acuan untuk Partai Golkar segera berbenah dan menentukan ketua umum secara definitif dengan meminimalisasi gejolak dari masing-masing faksi," tandasnya.
Menurut dia, jika Golkar berhasil melalui krisis ini dengan meraih banyak kemenangan di Pilkada serentak 2018, bukan tidak mungkin akan menjadi pesaing utama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilu 2019.
"Jika sebaliknya, Golkar akan kembali identik dengan kapal Titanic yang megah namun karam," tandasnya.
Saat ini partai yang pernah berjaya di era Orde Baru itu setidaknya menghadapi dua tantangan penting ke depan. Pertama, Pilkada Serentak 2018, khususnya di Jawa Barat. Kedua, regenerasi kepemimpinan di internal Golkar.
"Dua momentum ini harus dilakukan secara paralel, cepat, namun juga hati-hati. Karena jika proses konsolidasi tidak selesai, faksi-faksi yang ada di tubuh Golkar berpotensi menjadi kontraproduktif bagi partai yang memiliki suara kedua terbesar di Jawa Barat itu," kata peneliti Center for Information and Development Studies (CIDES), Ridwan Budiman dalam siaran persnya kepada SINDOnews, Senin (29/11/2017).
Diketahui, dalam proses Pilkada Jawa Barat, Golkar telah memutuskan untuk mendukung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai bakal cagub.
Menurut dia, keputusan Golkar dukung Ridwan Kamil di provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia ini tak ayal memunculkan friksi di internal Partai Golkar. Imbasnya, Ketua DPD Partai Golkar Dedi Mulyadi ikut terseret konflik karena menilai proses penetapan tersebut tidak melalui jenjang pengkaderan serta mekanisme yang lazim.
Dia menilai, kondisi Golkar yang terjadi saat ini, seperti era 20 tahun silam di atas dengan beberapa faktor determinan. "Krisis kepemimpinan di tengah konstelasi politik yang harus segera direspons secara cepat," katanya.
Dia menilai alasan Setya Novanto telah memilih Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk menyelamatkan Golkar. Pasalnya, kata dia, Idrus dikenal sebagai sosok yang dingin dan rasional dalam menghadapi polemik.
Meskipun demikian, Idrus Marham lebih dikenal sebagai politikus berlatar belakang akademisi. Secara historis, kata dia, politikus yang berlatar belakang akademisi relevan untuk menjaga muruwah partai di kala krisis.
Namun, kata dia, politikus berlatar belakang akademisi biasanya tidak memiliki sumber daya kekuatan ekonomi-politik yang mampu menggerakkan untuk menghadapi ekspansi yang diperlukan menghadapi kontestasi politik elektoral, seperti Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.
"Dua indikator pemilu di atas harus menjadi acuan untuk Partai Golkar segera berbenah dan menentukan ketua umum secara definitif dengan meminimalisasi gejolak dari masing-masing faksi," tandasnya.
Menurut dia, jika Golkar berhasil melalui krisis ini dengan meraih banyak kemenangan di Pilkada serentak 2018, bukan tidak mungkin akan menjadi pesaing utama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilu 2019.
"Jika sebaliknya, Golkar akan kembali identik dengan kapal Titanic yang megah namun karam," tandasnya.
(dam)
