Panglima TNI Baru Diharapkan Tidak Berpolitik Praktis
Rabu, 15 November 2017 - 08:01 WIB
Panglima TNI Baru Diharapkan Tidak Berpolitik Praktis
A
A
A
JAKARTA - Jelang masa pensiun Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Presiden harusnya segera menenetukan penggantinya. DPR khususnya Komisi I berharap Panglima TNI baru tidak berpolitik praktis.
Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Arwani Thomafi yang menyatakan Panglima TNI baru harua punya peran strategis dalam menghadapi tahun-tahun politik, yakni Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.
"Memastikan TNI tidak berpolitik praktis, imparsial, dan teguh mengawal kedaulatan NKRI menjadi agenda penting di bawah komando Panglima TNI yang baru," ucapnya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Selain peran netralitas, Panglima TNI juga perlu memerhatikan persoalan modernisasi kekuatan TNI serta persoalan kesejahteraan TNI. "Ini menjadi pekerjaan rumah yang senantiasa harus terus dikawal pimpinan TNI," jelasnya.
Menurutnya, konstitusi telah memberikan mandat penuh kepada presiden untuk mengusulkan pergantian panglima TNI. Terkait siapa dan dari matra mana. Lantaran hal tersebut telah menjadi hak prerogatif Presiden.
"Kapan dan dari angkatan mana, biarlah menjadi hak prerogatif Presiden. TNI mempunyai tradisi pengkaderan yang sangat bagus dan teruji," ungkapnya.
"TNI punya banyak stok kader yang selain professional dan tangguh, juga sangat siap untuk mengisi estafet kepemimpinan di TNI. Presiden tinggal milih saja. Domain kami nanti soal setuju atau tidak," tambahnya.
Begitupun dengan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasdem Supiadin Aries mengatakan, pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden. Sesuai ketentuan, enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Panglima TNI akan membuat Surat Pengunduran secara resmi.
"Panglima TNI baru harus bisa fokus untuk mewujudkan program Minimum Essensial Force (MEF) TNI yang sampai saat ini belum bisa tercapai," tuturnya.
"Kesejahteraan dan Profesionalisme Prajurit harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Tentunya Panglima yang baru mampu menjamin netralitas TNI pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," ucapnya saat dihubungi.
Menurutnya, secara giliran, Panglima TNI pengganti Jendral Gatot Nurmantiyo harusnya berasal dari TNI AU. "Namun siapa yang ditunjuk nantinya merupakan hak prerogatif Presiden," jelasnya.
Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Arwani Thomafi yang menyatakan Panglima TNI baru harua punya peran strategis dalam menghadapi tahun-tahun politik, yakni Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.
"Memastikan TNI tidak berpolitik praktis, imparsial, dan teguh mengawal kedaulatan NKRI menjadi agenda penting di bawah komando Panglima TNI yang baru," ucapnya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Selain peran netralitas, Panglima TNI juga perlu memerhatikan persoalan modernisasi kekuatan TNI serta persoalan kesejahteraan TNI. "Ini menjadi pekerjaan rumah yang senantiasa harus terus dikawal pimpinan TNI," jelasnya.
Menurutnya, konstitusi telah memberikan mandat penuh kepada presiden untuk mengusulkan pergantian panglima TNI. Terkait siapa dan dari matra mana. Lantaran hal tersebut telah menjadi hak prerogatif Presiden.
"Kapan dan dari angkatan mana, biarlah menjadi hak prerogatif Presiden. TNI mempunyai tradisi pengkaderan yang sangat bagus dan teruji," ungkapnya.
"TNI punya banyak stok kader yang selain professional dan tangguh, juga sangat siap untuk mengisi estafet kepemimpinan di TNI. Presiden tinggal milih saja. Domain kami nanti soal setuju atau tidak," tambahnya.
Begitupun dengan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasdem Supiadin Aries mengatakan, pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden. Sesuai ketentuan, enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Panglima TNI akan membuat Surat Pengunduran secara resmi.
"Panglima TNI baru harus bisa fokus untuk mewujudkan program Minimum Essensial Force (MEF) TNI yang sampai saat ini belum bisa tercapai," tuturnya.
"Kesejahteraan dan Profesionalisme Prajurit harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Tentunya Panglima yang baru mampu menjamin netralitas TNI pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," ucapnya saat dihubungi.
Menurutnya, secara giliran, Panglima TNI pengganti Jendral Gatot Nurmantiyo harusnya berasal dari TNI AU. "Namun siapa yang ditunjuk nantinya merupakan hak prerogatif Presiden," jelasnya.
(maf)
