Diikuti Banyak Politisi, Munas KAHMI Rawan Politik Transaksional
Selasa, 14 November 2017 - 21:59 WIB
Diikuti Banyak Politisi, Munas KAHMI Rawan Politik Transaksional
A
A
A
JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang ke-10 akan dilaksanakan pada 17-19 November 2017 di Medan, Sumatera, dinilai bakal berlangsung menarik dan dinamis.
Pasalnya, kontestasi pergantian pucuk pimpinan tersebut diikuti oleh 29 kandidat presidium KAHMI yang mengikuti seleksi wawancara dengan Pansel tanggal 11-12 November 2017 di Hotel Century Atlet, Senayan, Jakarta. Dari sederet nama-nama yang mengikuti wawancara pansel tersebut didominasi oleh politisi, baik yang duduk di DPR maupun tidak berjumlah 12 orang.
Koordinator Kaukus Alumni Muda HMI Muammar Midan menilai, bertaburannya para politisi dalam memperebutkan kursi presidium Majelis Nasional KAHMI tidak menutup kemungkinan akan melahirkan tarik ulur kepentingan politik praktis di dalam KAHMI. Kandidat presidium tersebut hampir rata melalukan gerakan masif kampanye ke daerah-daerah dengan bentuk silaturahim, menyampaikan visi-misi, dan bahkan meminta rekomendasi secara tertulis.
Hal tersebut tidak pernah terjadi dalam Munas KAHMI sebelum-sebelumnya. Sementara kandidat presidium KAHMI dari kalangan praktisi dan akademisi hanya bermodalkan gagasan semata, tidak melakukan road show politik seperti kandidat berlatar belakang politisi.
Muammar menuturkan, persaingan di Munas KAHMI menjadi memanas setelah pendiri HMI yaitu Lafran Pane dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 9 November kemarin, nilai daya tawar KAHMI di kancah perpolitikan nasional menjadi sangat tinggi.
"Apalagi dalam beberapa tahun ke depan kita dihadapkan momentum politik nasional, yaitu Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019, jadi MN KAHMI rawan untuk dipolitisasi dan disalahgunakan," tuturnya dalam keterangan persnya, Selasa (14/11/2017).
Muammar berharap, ke depan MN KAHMI harus dipimpin oleh sosok ideal yang paham dan mampu untuk menjaga nilai independensi. "Semua ini demi kebaikan keluarga besar KAHMI untuk mewujudkan tujuan yang suci, yaitu terwujudnya cendikiawan muslim yang mampu menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka perjuangan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT," harapnya.
Bahkan, tidak menutup kemungkinan ada upaya penggalangan dukungan secara masif untuk mengincar jabatan koordinator presidium. Semestinya, ajang Munas KAHMI yang pesertanya insan cendekia lebih memfokuskan pada pengembangan gagasan, bukan hanya sekadar mengkonsolidasikan dukungan, terutama dengan iming-iming fasilitas yang bersifat materialistik.
menurutnya, sungguh ironi dan penghinaan luar biasa bagi nalar sehat. Suara KAHMI yang merupakan penjelmaan insan cita, tempat berhimpunnya kaum cendikiawan kritis dan independen, diperlakukan layaknya hanya sebagai pemegang hak suara yang bisa ditransaksikan dengan cara paling memuakkan dalam tradisi buruk pemilihan ketua parpol.
"Saya menyarankan, gerakan KAHMI bersih dan gerakan bersih-bersih di KAHMI dimulai dengan keterlibatan semua angkatan untuk berkomitmen mengembalikan kultur mulia dalam KAHMI sebagai tempat berkumpulnya para insan cita, cendekiawan yang peduli pada kemajuan dengan nafas Islam," katanya.
"Saya yakin, jika semua kita saling berdiam diri, dan tidak intens melibatkan diri menyelamatkan rumah bersama kita, maka aktor politisi transaksional dengan agenda tunggal dagangan pilplres pasti akan dengan mudah memainkan jurus transaksional murahan. Saatnya kita bersama, Kembalikan KAHMI pada kultur aslinya. Jangan jual beli suara!" tutupnya.
Pasalnya, kontestasi pergantian pucuk pimpinan tersebut diikuti oleh 29 kandidat presidium KAHMI yang mengikuti seleksi wawancara dengan Pansel tanggal 11-12 November 2017 di Hotel Century Atlet, Senayan, Jakarta. Dari sederet nama-nama yang mengikuti wawancara pansel tersebut didominasi oleh politisi, baik yang duduk di DPR maupun tidak berjumlah 12 orang.
Koordinator Kaukus Alumni Muda HMI Muammar Midan menilai, bertaburannya para politisi dalam memperebutkan kursi presidium Majelis Nasional KAHMI tidak menutup kemungkinan akan melahirkan tarik ulur kepentingan politik praktis di dalam KAHMI. Kandidat presidium tersebut hampir rata melalukan gerakan masif kampanye ke daerah-daerah dengan bentuk silaturahim, menyampaikan visi-misi, dan bahkan meminta rekomendasi secara tertulis.
Hal tersebut tidak pernah terjadi dalam Munas KAHMI sebelum-sebelumnya. Sementara kandidat presidium KAHMI dari kalangan praktisi dan akademisi hanya bermodalkan gagasan semata, tidak melakukan road show politik seperti kandidat berlatar belakang politisi.
Muammar menuturkan, persaingan di Munas KAHMI menjadi memanas setelah pendiri HMI yaitu Lafran Pane dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 9 November kemarin, nilai daya tawar KAHMI di kancah perpolitikan nasional menjadi sangat tinggi.
"Apalagi dalam beberapa tahun ke depan kita dihadapkan momentum politik nasional, yaitu Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019, jadi MN KAHMI rawan untuk dipolitisasi dan disalahgunakan," tuturnya dalam keterangan persnya, Selasa (14/11/2017).
Muammar berharap, ke depan MN KAHMI harus dipimpin oleh sosok ideal yang paham dan mampu untuk menjaga nilai independensi. "Semua ini demi kebaikan keluarga besar KAHMI untuk mewujudkan tujuan yang suci, yaitu terwujudnya cendikiawan muslim yang mampu menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka perjuangan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT," harapnya.
Bahkan, tidak menutup kemungkinan ada upaya penggalangan dukungan secara masif untuk mengincar jabatan koordinator presidium. Semestinya, ajang Munas KAHMI yang pesertanya insan cendekia lebih memfokuskan pada pengembangan gagasan, bukan hanya sekadar mengkonsolidasikan dukungan, terutama dengan iming-iming fasilitas yang bersifat materialistik.
menurutnya, sungguh ironi dan penghinaan luar biasa bagi nalar sehat. Suara KAHMI yang merupakan penjelmaan insan cita, tempat berhimpunnya kaum cendikiawan kritis dan independen, diperlakukan layaknya hanya sebagai pemegang hak suara yang bisa ditransaksikan dengan cara paling memuakkan dalam tradisi buruk pemilihan ketua parpol.
"Saya menyarankan, gerakan KAHMI bersih dan gerakan bersih-bersih di KAHMI dimulai dengan keterlibatan semua angkatan untuk berkomitmen mengembalikan kultur mulia dalam KAHMI sebagai tempat berkumpulnya para insan cita, cendekiawan yang peduli pada kemajuan dengan nafas Islam," katanya.
"Saya yakin, jika semua kita saling berdiam diri, dan tidak intens melibatkan diri menyelamatkan rumah bersama kita, maka aktor politisi transaksional dengan agenda tunggal dagangan pilplres pasti akan dengan mudah memainkan jurus transaksional murahan. Saatnya kita bersama, Kembalikan KAHMI pada kultur aslinya. Jangan jual beli suara!" tutupnya.
(kri)
