Pengacara Setnov Tunjukkan Surat Penyidikan Dua Pimpinan KPK
Rabu, 08 November 2017 - 16:30 WIB
Pengacara Setnov Tunjukkan Surat Penyidikan Dua Pimpinan KPK
A
A
A
JAKARTA - Pengacara Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) Friedrich Yunadi menunjukkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dengan terlapor dua pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Sitomorang.
SPDP itu ditunjukan Friederich kepada wartawan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/11/2017). Surat perintah penyidikan itu bernomor SP. Sidik /1728/XI/2017 Dit Tipidum per tanggal 7 November 2017 terkait kasus dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu dan/atau penyalahgunaan wewenang.
"Ada laporan polisi kami dengan Nomor: LP/1028/X/2017/Bareskrim tanggal 9 Oktober 2017 atas nama pelapor Sandy Kurniawan. Ini ada SPDP, terlapornya siapa di sini liat di sini diduga siapa bisa dilihat," ujar Friedrich.
Menurut Friedrich, SPDP ini juga telah diserahkan kepada pihak KPK. Dia pun berharap dengan adanya peningkatan ke tahap penyidikan, berkas tersebut bisa segera diselesaikan dan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kasus ini bermula dari tuduhan pemalsuan surat masa perpanjangan pencekalan ke luar negeri Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK. Hal ini menjadi polemik usai Setnov menang dalam praperadilan atas status tersangkanya dalam kasus korupsi e-KTP.
Friedrich tak menampik pelaporan ini semua berkaitan dengan pencekalan Setnov. Bagi dia, pengeluaran surat pencekalan itu tidak benar dan palsu. "Karena saya yakin penyidik sudah dapatkan bukti autentik semua," ungkapnya.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Hery Rudolf Nahak tak berkomentar banyak mengenai penerbitan SPDP itu.
Dia justru meminta awak media untuk mengonfirmasi kepada Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto. "Silakan konfirmasi ke Kadiv Humas ya," ujar Nahak saat dikonfirmasi wartawan.
SPDP itu ditunjukan Friederich kepada wartawan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/11/2017). Surat perintah penyidikan itu bernomor SP. Sidik /1728/XI/2017 Dit Tipidum per tanggal 7 November 2017 terkait kasus dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu dan/atau penyalahgunaan wewenang.
"Ada laporan polisi kami dengan Nomor: LP/1028/X/2017/Bareskrim tanggal 9 Oktober 2017 atas nama pelapor Sandy Kurniawan. Ini ada SPDP, terlapornya siapa di sini liat di sini diduga siapa bisa dilihat," ujar Friedrich.
Menurut Friedrich, SPDP ini juga telah diserahkan kepada pihak KPK. Dia pun berharap dengan adanya peningkatan ke tahap penyidikan, berkas tersebut bisa segera diselesaikan dan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kasus ini bermula dari tuduhan pemalsuan surat masa perpanjangan pencekalan ke luar negeri Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK. Hal ini menjadi polemik usai Setnov menang dalam praperadilan atas status tersangkanya dalam kasus korupsi e-KTP.
Friedrich tak menampik pelaporan ini semua berkaitan dengan pencekalan Setnov. Bagi dia, pengeluaran surat pencekalan itu tidak benar dan palsu. "Karena saya yakin penyidik sudah dapatkan bukti autentik semua," ungkapnya.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Hery Rudolf Nahak tak berkomentar banyak mengenai penerbitan SPDP itu.
Dia justru meminta awak media untuk mengonfirmasi kepada Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto. "Silakan konfirmasi ke Kadiv Humas ya," ujar Nahak saat dikonfirmasi wartawan.
(dam)
