Kasus Novel Tak Tuntas, Dinilai Rugikan Jokowi Secara Politik
Selasa, 07 November 2017 - 13:11 WIB
Kasus Novel Tak Tuntas, Dinilai Rugikan Jokowi Secara Politik
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak meminta kepada Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) seriusi tentang usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan.
Menurut Dahnil, penuntasan kasus Novel Baswedan bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar persekongkolan paripurna para bandit politik yang berada di belakang pelaku penyiraman Novel.
"Persekongkolan yang ingin melindungi pelaku korupsi dan melemahkan KPK dari dalam maupun luar," kata Dahnil saat dihubungi SINDOnews, Selasa (7/11/2017).
Dahnil berharap, Jokowi serius menuntaskan kasus Novel ini dengan menerima usulan pembentukan TGPF tersebut. Sebab jika tidak, hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi beban Jokowi.
Bahkan kata Dahnil, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga bisa dituding masyarakat abai dalam upaya pemberantasan korupsi karena tidak menepati janji kampanye yang pernah diucapkannya.
"Sehingga secara politik akan merugikan Pak Jokowi dan tentu merusak agenda pemberantasan korupsi. Jadi penting Pak Jokowi mendengarkan masukkan berbagai kelompok dengan pentingnya TGPF, jangan hanya dengar dari Polri," pungkasnya.
Menurut Dahnil, penuntasan kasus Novel Baswedan bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar persekongkolan paripurna para bandit politik yang berada di belakang pelaku penyiraman Novel.
"Persekongkolan yang ingin melindungi pelaku korupsi dan melemahkan KPK dari dalam maupun luar," kata Dahnil saat dihubungi SINDOnews, Selasa (7/11/2017).
Dahnil berharap, Jokowi serius menuntaskan kasus Novel ini dengan menerima usulan pembentukan TGPF tersebut. Sebab jika tidak, hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi beban Jokowi.
Bahkan kata Dahnil, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga bisa dituding masyarakat abai dalam upaya pemberantasan korupsi karena tidak menepati janji kampanye yang pernah diucapkannya.
"Sehingga secara politik akan merugikan Pak Jokowi dan tentu merusak agenda pemberantasan korupsi. Jadi penting Pak Jokowi mendengarkan masukkan berbagai kelompok dengan pentingnya TGPF, jangan hanya dengar dari Polri," pungkasnya.
(maf)
