PKS Dukung Pemerintah Blokir Pornografi di WhatsApp
PKS Dukung Pemerintah Blokir Pornografi di WhatsApp
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung pemerintah bersikap tegas mengatasi persoalan konten pornografi berformat Graphics Interchange Format (GIF) atau format animasi sederhana di aplikasi WhatsApp.
Langkah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Kepolisian dinilai proaktif untuk menyelidiki persoalan itu.
"Saya dengar Kemenkominfo sudah berkomunikasi dengan perusahaan WhatsApp yang berbasis di AS," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, dalam keterangan pers, Selasa (7/11/2017).
"Disampaikan bahwa konten tersebut dibuat oleh pihak ketiga yang namanya Tenor.com dan Kemenkominfo sudah melakukan langkah pemblokiran," imbuhnya.
Namun karena konten masih bisa diakses, Fraksi PKS mendukung pemerintah bersikap tegas mendesak WhatsApp agar menutup tuntas akses atau breakdown konten tersebut, sehingga tidak bisa diakses sama sekali.
Selain itu, anggota komisi I DPR ini pun mendesak aparat keamanan memproses hukum sejumlah pihak yang membuat atau menyebarkan konten porno tersebut.
Hal tersebut dinilainya perlu untuk memberikan efek jera agar perusahaan penyedia aplikasi tidak main-main dengan aturan hukum Indonesia.
Lebih lanjut dia mengatakan, undang-undang (UU) negara ini sangat kuat dan tegas melarang konten pornografi. Yakni, ada Undang-undang Anti Pornografi, ada UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
"Jadi kita tidak bisa mentolelir segala bentuk konten yang bermuatan pornografi. Kemenkominfo harus sigap memblokir setiap konten porno dan meminta penyedia jasa aplikasi untuk menyediakan filter. Demikian halnya aparat Kepolisian harus memproses hukum pembuat dan penyebarnya," tuturnya.
Dia menambahkan, itu semua dilakukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang beradab. "Menjaga generasi kita dari kerusakan, dan menjadikan mereka insan-insan mulia pewaris masa depan bangsa," pungkasnya.
Langkah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Kepolisian dinilai proaktif untuk menyelidiki persoalan itu.
"Saya dengar Kemenkominfo sudah berkomunikasi dengan perusahaan WhatsApp yang berbasis di AS," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, dalam keterangan pers, Selasa (7/11/2017).
"Disampaikan bahwa konten tersebut dibuat oleh pihak ketiga yang namanya Tenor.com dan Kemenkominfo sudah melakukan langkah pemblokiran," imbuhnya.
Namun karena konten masih bisa diakses, Fraksi PKS mendukung pemerintah bersikap tegas mendesak WhatsApp agar menutup tuntas akses atau breakdown konten tersebut, sehingga tidak bisa diakses sama sekali.
Selain itu, anggota komisi I DPR ini pun mendesak aparat keamanan memproses hukum sejumlah pihak yang membuat atau menyebarkan konten porno tersebut.
Hal tersebut dinilainya perlu untuk memberikan efek jera agar perusahaan penyedia aplikasi tidak main-main dengan aturan hukum Indonesia.
Lebih lanjut dia mengatakan, undang-undang (UU) negara ini sangat kuat dan tegas melarang konten pornografi. Yakni, ada Undang-undang Anti Pornografi, ada UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
"Jadi kita tidak bisa mentolelir segala bentuk konten yang bermuatan pornografi. Kemenkominfo harus sigap memblokir setiap konten porno dan meminta penyedia jasa aplikasi untuk menyediakan filter. Demikian halnya aparat Kepolisian harus memproses hukum pembuat dan penyebarnya," tuturnya.
Dia menambahkan, itu semua dilakukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang beradab. "Menjaga generasi kita dari kerusakan, dan menjadikan mereka insan-insan mulia pewaris masa depan bangsa," pungkasnya.
(maf)
Explore More