Bupati Nganjuk Ditangkap, Soekarwo Minta Maaf Pada Presiden
Rabu, 25 Oktober 2017 - 19:12 WIB
Bupati Nganjuk Ditangkap, Soekarwo Minta Maaf Pada Presiden
A
A
A
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo meminta maaf pada presiden, wakil presiden dan menteri dalam negeri atas kabar penangkapan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Orang nomor satu di Jatim itu meminta pada semua kepala daerah untuk menciptakan Good Government menjadi Clean Government.
Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo menyatakan, korupsi menjadi penghambat pembangunan. Selain itu, perilaku korupsi adalah bagian dari persoalan moralitas. Sistem pemerintahan, kata dia, hingga pengelolaan keuangan negara sudah terdapat sebuah sistem untuk mencegah perilaku yang korup.
“Pertama saya meminta pada kepala Pak Presiden, Pak Wakil Presiden dan Pak Menteri Dalam Negeri. Saya mendukung penuh program KPK tentang itu (OTT), karena itu (OTT) jadi bagian agar pembangunan lebih cepat,” ujarnya di Surabaya, Rabu (25/10/2017).
Pemprov Jatim sendiri berupaya untuk mencegah praktik korupsi. Misalnya, penerapan E-Budgeting sudah harus jelas anggarannya dananya saat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Kalaupun tetap terjadi korupsi, berarti sudah menjadi bagian dari perilaku individu. Salah satu contoh, OTT KPK di Komisi B DPRD Jatim dengan Dinas di Pemprov Jatim. Ini adalah bentuk pemerasan. Sedangkan yang diperas merasa takut hingga memenuhi permintaan pihak yang memeras. “Korupsi itu menghambat pembangunan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera membenarkan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Setelah terjaring OTT, politikus asal PDIP itu langsung menjalani pemeriksaan di Polres Nganjuk, Jalan Gatot Subroto Nomor 116, Ringinanom, Nganjuk.
“KPK meminjam ruangan Polres Nganjuk untuk pemeriksaan," ujarnya.
Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo menyatakan, korupsi menjadi penghambat pembangunan. Selain itu, perilaku korupsi adalah bagian dari persoalan moralitas. Sistem pemerintahan, kata dia, hingga pengelolaan keuangan negara sudah terdapat sebuah sistem untuk mencegah perilaku yang korup.
“Pertama saya meminta pada kepala Pak Presiden, Pak Wakil Presiden dan Pak Menteri Dalam Negeri. Saya mendukung penuh program KPK tentang itu (OTT), karena itu (OTT) jadi bagian agar pembangunan lebih cepat,” ujarnya di Surabaya, Rabu (25/10/2017).
Pemprov Jatim sendiri berupaya untuk mencegah praktik korupsi. Misalnya, penerapan E-Budgeting sudah harus jelas anggarannya dananya saat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Kalaupun tetap terjadi korupsi, berarti sudah menjadi bagian dari perilaku individu. Salah satu contoh, OTT KPK di Komisi B DPRD Jatim dengan Dinas di Pemprov Jatim. Ini adalah bentuk pemerasan. Sedangkan yang diperas merasa takut hingga memenuhi permintaan pihak yang memeras. “Korupsi itu menghambat pembangunan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera membenarkan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Setelah terjaring OTT, politikus asal PDIP itu langsung menjalani pemeriksaan di Polres Nganjuk, Jalan Gatot Subroto Nomor 116, Ringinanom, Nganjuk.
“KPK meminjam ruangan Polres Nganjuk untuk pemeriksaan," ujarnya.
(kri)
