Perlu Strategi dan Regulasi untuk Wujudkan Ketahanan Siber Nasional
Selasa, 24 Oktober 2017 - 11:38 WIB
Perlu Strategi dan Regulasi untuk Wujudkan Ketahanan Siber Nasional
A
A
A
JAKARTA - Ketahanan dunia siber di Indonesia menjadi salah satu tema penting yang dibahas dalam Rembuk Nasional 2017.
Para pakar siber, akademisi, praktisi, dan aktivis sosial media diundang untuk membahas tema ini di Bidang Rembuk #12 Rembuk Nasional 2017 yang membahas tentang Cyber Resilience Indonesia di Pusat Niaga JIEXPO, Senin 23 Oktober 2017.
Setidaknya ada tujuh poin yang menjadi masalah utama dunia siber Indonesia seperti yang disampaikan oleh Divisi Cyber Crime Polda Metro Jaya.
Hal ini mencakup belum adanya registrasi IP di tiap-tiap internet service provider (ISP), tidak adanya standar keamanan siber di instansi pemerintah, terlalu mudahnya membuat jaringan sendiri, terlalu mudahnya membuat rekening bank, dan belum maksimalnya penggunaan KTP elektronik.
Selain itu, masih ada ketergantungan dengan Amerika Serikat untuk konten-konten media sosial yang berbasis di negara tersebut. Hal lain adalah perihal konten hasutan yang sangat mudah dibuat oleh siapapun di dunia siber.
Staf Ahli di bidang Cyber Defense Kementerian Pertahanan Prof Ir Marsudi Kisworo mengatakan, minimnya regulasi di bidang teknologi informasi menjadi salah satu tantangan untuk mewujudkan ketahanan siber di Indonesia.
Sampai saat ini, kata dia, hanya Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang menjadi acuan untuk berkegiatan di dunia siber.
Padahal, sambung dia, dunia siber terus berkembang dengan berbagai permasalahan teknis yang juga cukup kompleks. Perlu ada regulasi yang mampu mengakomodasi permasalahan-permasalahan tersebut.
Menurut dia, Indonesia juga membutuhkan strategi yang menjadikan dunia siber sejalan dengan tujuan dan budaya bangsa.
Sampai saat ini, kata Marsudi, kultur serta perilaku dunia siber masyarakat Indonesia belum memiliki corak yang jelas dan sesuai dengan kepentingan negara.
Kepedulian publik tentang pentingnya permasalahan mengenai keamanan informasi dan konten di dunia maya dikatakannya perlu segera dibangun.
Hal tersebut beriringan dengan upaya menumbuhkan budaya siber yang positif di masyarakat. "Kultur ini bisa dimulai sendiri dengan partisipasi masyarakat. Tapi memang perlu juga pemerintah hadir melalui regulasi," kata Marsudi.
Para pakar siber, akademisi, praktisi, dan aktivis sosial media diundang untuk membahas tema ini di Bidang Rembuk #12 Rembuk Nasional 2017 yang membahas tentang Cyber Resilience Indonesia di Pusat Niaga JIEXPO, Senin 23 Oktober 2017.
Setidaknya ada tujuh poin yang menjadi masalah utama dunia siber Indonesia seperti yang disampaikan oleh Divisi Cyber Crime Polda Metro Jaya.
Hal ini mencakup belum adanya registrasi IP di tiap-tiap internet service provider (ISP), tidak adanya standar keamanan siber di instansi pemerintah, terlalu mudahnya membuat jaringan sendiri, terlalu mudahnya membuat rekening bank, dan belum maksimalnya penggunaan KTP elektronik.
Selain itu, masih ada ketergantungan dengan Amerika Serikat untuk konten-konten media sosial yang berbasis di negara tersebut. Hal lain adalah perihal konten hasutan yang sangat mudah dibuat oleh siapapun di dunia siber.
Staf Ahli di bidang Cyber Defense Kementerian Pertahanan Prof Ir Marsudi Kisworo mengatakan, minimnya regulasi di bidang teknologi informasi menjadi salah satu tantangan untuk mewujudkan ketahanan siber di Indonesia.
Sampai saat ini, kata dia, hanya Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang menjadi acuan untuk berkegiatan di dunia siber.
Padahal, sambung dia, dunia siber terus berkembang dengan berbagai permasalahan teknis yang juga cukup kompleks. Perlu ada regulasi yang mampu mengakomodasi permasalahan-permasalahan tersebut.
Menurut dia, Indonesia juga membutuhkan strategi yang menjadikan dunia siber sejalan dengan tujuan dan budaya bangsa.
Sampai saat ini, kata Marsudi, kultur serta perilaku dunia siber masyarakat Indonesia belum memiliki corak yang jelas dan sesuai dengan kepentingan negara.
Kepedulian publik tentang pentingnya permasalahan mengenai keamanan informasi dan konten di dunia maya dikatakannya perlu segera dibangun.
Hal tersebut beriringan dengan upaya menumbuhkan budaya siber yang positif di masyarakat. "Kultur ini bisa dimulai sendiri dengan partisipasi masyarakat. Tapi memang perlu juga pemerintah hadir melalui regulasi," kata Marsudi.
(dam)
