Timwas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR Kunjungi Natuna
Senin, 23 Oktober 2017 - 14:08 WIB
Timwas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR Kunjungi Natuna
A
A
A
JAKARTA - Tim Pengawas (Timwas) Pembangunan Daerah Perbatasan DPR yang dipimpin Sukiman mengunjungi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendengar dan menyerap aspirasi warga di perbatasan, baik dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan petugas TNI yang menjaga pos perbatasan terluar Indonesia, Kamis 19 Oktober 2017.
Suatu negara yang menjadi sorotan adalah ibu kota dan daerah perbatasannya, oleh karena itu Timwas Pembangunan Daerah Perbatasan dalam kunjungan ini menyoroti pembangunan yang dilakukan pemerintah di perbatasan.
Sukiman menegaskan, kunjungan ini untuk melihat secara langsung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, apakah pemerintah hanya manis di bibir saja atau apakah benar-benar membangun di perbatasan.
"Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Natuna sudah sangat nampak baik sarana insfratruktur dan sarana penunjang pengamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri," tutur Sukiman.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menyoroti pembangunan pos batas terluar negara yang harus dijadikan prioritas, karena sangat penting untuk mencegah tempat keluar masuknya barang ataupun manusia secara ilegal yang merugikan Indonesia.
Dalam kunjungan tersebut Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengeluhkan belum adanya Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Natuna yang berdampak banyak tahanan yang tidak bisa dipenjara dan hanya bisa diawasi dan berkeliaran di lingkungan masyarakat.
Ketua Timwas Sukiman mendorong pembangunan lapas di Natuna dalam rangka melakukan pembinaan untuk para narapidana. Di sisi lain politikus PPP Amirul Tamim menyoroti lambannya pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan dan potensi sumber daya alam yang belum dikelola maksimal.
"Pertumbuhan ekonomi yang lambat ini diakibatkan pembangunan insfratruktur penghubung antar pulau yang belum merata, Natuna ini hanya memliki 0,75% daratan dan sisanya adalah lautan, oleh karena itu pembangunan sarana penghubung antar pulau harus segera dibangun untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi," tutur Amirul Tamim.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendengar dan menyerap aspirasi warga di perbatasan, baik dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan petugas TNI yang menjaga pos perbatasan terluar Indonesia, Kamis 19 Oktober 2017.
Suatu negara yang menjadi sorotan adalah ibu kota dan daerah perbatasannya, oleh karena itu Timwas Pembangunan Daerah Perbatasan dalam kunjungan ini menyoroti pembangunan yang dilakukan pemerintah di perbatasan.
Sukiman menegaskan, kunjungan ini untuk melihat secara langsung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, apakah pemerintah hanya manis di bibir saja atau apakah benar-benar membangun di perbatasan.
"Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Natuna sudah sangat nampak baik sarana insfratruktur dan sarana penunjang pengamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri," tutur Sukiman.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menyoroti pembangunan pos batas terluar negara yang harus dijadikan prioritas, karena sangat penting untuk mencegah tempat keluar masuknya barang ataupun manusia secara ilegal yang merugikan Indonesia.
Dalam kunjungan tersebut Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengeluhkan belum adanya Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Natuna yang berdampak banyak tahanan yang tidak bisa dipenjara dan hanya bisa diawasi dan berkeliaran di lingkungan masyarakat.
Ketua Timwas Sukiman mendorong pembangunan lapas di Natuna dalam rangka melakukan pembinaan untuk para narapidana. Di sisi lain politikus PPP Amirul Tamim menyoroti lambannya pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan dan potensi sumber daya alam yang belum dikelola maksimal.
"Pertumbuhan ekonomi yang lambat ini diakibatkan pembangunan insfratruktur penghubung antar pulau yang belum merata, Natuna ini hanya memliki 0,75% daratan dan sisanya adalah lautan, oleh karena itu pembangunan sarana penghubung antar pulau harus segera dibangun untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi," tutur Amirul Tamim.
(maf)
