Fadli Zon Menerima Aduan Layanan BPJS dan Guru Honorer
Fadli Zon Menerima Aduan Layanan BPJS dan Guru Honorer
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima pengaduan mengenai layanan BPJS Kesehatan dan belum jelasnya status guru honorer. Aduan terkait layanan BPJS Kesehatan disampaikan Muhammad Ade Lukman atau akrab disapa Ade Kenzo. Bahkan Ade sampai melakukan long march dari Surabaya ke Jakarta selama 32 hari.
“Saya sering mendapatkan komplain terkait layanan BPJS Kesehatan. Honorer juga. Cukup pelik permasalahan ini,” kata Fadli saat menerima Ade, perwakilan guru honorer, dan pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2017).
Politisi Partai Gerindra itu pun meminta kepada pihak yang berkepentingan, untuk mengkaji mengenai realisasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN, yang merupakan amanat UU Kesehatan. “Kita juga mendukung honorer untuk segera memperoleh status yang jelas. Di Komisi II sudah dibahas, tapi pemerintah sepertinya belum mau,” imbuh politisi asal dapil Jawa Barat itu.
Sementara itu, Ade mengatakan, long march dari Surabaya ke Jakarta dilakukan sebagai bentuk protes buruknya pelayanan JKN dan BPJS Kesehatan. Menurutnya, yang membuat buruk adalah sistem regulasi dan pelayanan. Banyak masyarakat yang ketika sakit, hak normatifnya tidak diberikan oleh rumah sakit.
“Perlakuan medis harus bayar, obat harus bayar, banyak lagi yang harus dibayarkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah ketika terjadi pelayanan BPJS Kesehatan yang buruk di seluruh Indonesia. Banyak warga miskin yang juga belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI),” katanya.
Ia berharap pimpinan DPR beserta jajarannya bisa berjuang bersama untuk mengubah sistem dan regulasi BPJS Kesehatan. Harapannya agar ada perbaikan pelayanan JKN dan BPJS Kesehatan.
“Saya sering mendapatkan komplain terkait layanan BPJS Kesehatan. Honorer juga. Cukup pelik permasalahan ini,” kata Fadli saat menerima Ade, perwakilan guru honorer, dan pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2017).
Politisi Partai Gerindra itu pun meminta kepada pihak yang berkepentingan, untuk mengkaji mengenai realisasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN, yang merupakan amanat UU Kesehatan. “Kita juga mendukung honorer untuk segera memperoleh status yang jelas. Di Komisi II sudah dibahas, tapi pemerintah sepertinya belum mau,” imbuh politisi asal dapil Jawa Barat itu.
Sementara itu, Ade mengatakan, long march dari Surabaya ke Jakarta dilakukan sebagai bentuk protes buruknya pelayanan JKN dan BPJS Kesehatan. Menurutnya, yang membuat buruk adalah sistem regulasi dan pelayanan. Banyak masyarakat yang ketika sakit, hak normatifnya tidak diberikan oleh rumah sakit.
“Perlakuan medis harus bayar, obat harus bayar, banyak lagi yang harus dibayarkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah ketika terjadi pelayanan BPJS Kesehatan yang buruk di seluruh Indonesia. Banyak warga miskin yang juga belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI),” katanya.
Ia berharap pimpinan DPR beserta jajarannya bisa berjuang bersama untuk mengubah sistem dan regulasi BPJS Kesehatan. Harapannya agar ada perbaikan pelayanan JKN dan BPJS Kesehatan.
(poe)
Explore More