Syarat yang Jelimet, Parpol Pendaftar Pemilu 2019 Menurun Drastis
Kamis, 19 Oktober 2017 - 09:58 WIB
Syarat yang Jelimet, Parpol Pendaftar Pemilu 2019 Menurun Drastis
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menutup proses pendaftaran bagi partai politik (Parpol) calon peserta pemilu 2019. Hasilnya, parpol pendaftar dinilai menurun drastis, hanya sekira 27 partai yang memberanikan diri mendaftar ke lembaga penyelenggara Pemilu.
Padahal, parpol yang berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM mencapai 73 partai. Hal ini berbanding jauh dengan kondisi pemilu 2014, di mana parpol yang mendaftar ke KPU saat itu mencapai 46 partai.
Pengamat Politik UIN Jakarta, Adi Prayitno menilai, ada beberapa faktor kenapa parpol yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2019 dianggap menurun drastis. Pertama, persyaratan adaministrasi yang dianggap cukup 'jelimet' ditengarahi mempengaruhi hal tersebut.
"Ditambah lagi dengan sistem SIPOL makin membuat parpol, terutama parpol baru, skeptis bahwa mereka akan lolos verifikasi," kata Adi saat dihubungi Sindonews, Kamis (19/10/2017).
Kedua, kata Adi, ada perasaan skeptis yang dirasakan parpol-parpol baru karena sistem pemilu yang tak terlalu menguntungkan. Misalnya soal syarat pencapresan yang cukup berat 20-25%, maupun sistem konversi suara dalam pemilu legislatif yang dinilai hanya menguntungkan partai-partai besar atau partai lama.
Akibatnya, sambung dia, parpol-parpol itu enggan mendaftar. Mereka dianggap tidak mau berjudi dalam politik. Menurutnya, satu sisi cukup berat melengkapi administrasi pendaftaraan, pada saat bersamaan peluang untuk mengusung capres atau lolos ke Senayan nyaris tertutup.
"Ketiga, mahalnya ongkos politik. Di tengah demokrasi kita yang makin liberal, ongkos politik bukan perkara murah. Bahkan logistik politik menjadi penentu segalanya," papar dia.
"Parpol-parpol baru itu hanya modal semangat dan doa, tapi tak punya amunisi yang cukup. Akhirnya, mereka memilih 'tawadu' dan pasrah menerima kenyataan politik yang memilukan dan tak berpihak mereka," pungkasnya.
Padahal, parpol yang berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM mencapai 73 partai. Hal ini berbanding jauh dengan kondisi pemilu 2014, di mana parpol yang mendaftar ke KPU saat itu mencapai 46 partai.
Pengamat Politik UIN Jakarta, Adi Prayitno menilai, ada beberapa faktor kenapa parpol yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2019 dianggap menurun drastis. Pertama, persyaratan adaministrasi yang dianggap cukup 'jelimet' ditengarahi mempengaruhi hal tersebut.
"Ditambah lagi dengan sistem SIPOL makin membuat parpol, terutama parpol baru, skeptis bahwa mereka akan lolos verifikasi," kata Adi saat dihubungi Sindonews, Kamis (19/10/2017).
Kedua, kata Adi, ada perasaan skeptis yang dirasakan parpol-parpol baru karena sistem pemilu yang tak terlalu menguntungkan. Misalnya soal syarat pencapresan yang cukup berat 20-25%, maupun sistem konversi suara dalam pemilu legislatif yang dinilai hanya menguntungkan partai-partai besar atau partai lama.
Akibatnya, sambung dia, parpol-parpol itu enggan mendaftar. Mereka dianggap tidak mau berjudi dalam politik. Menurutnya, satu sisi cukup berat melengkapi administrasi pendaftaraan, pada saat bersamaan peluang untuk mengusung capres atau lolos ke Senayan nyaris tertutup.
"Ketiga, mahalnya ongkos politik. Di tengah demokrasi kita yang makin liberal, ongkos politik bukan perkara murah. Bahkan logistik politik menjadi penentu segalanya," papar dia.
"Parpol-parpol baru itu hanya modal semangat dan doa, tapi tak punya amunisi yang cukup. Akhirnya, mereka memilih 'tawadu' dan pasrah menerima kenyataan politik yang memilukan dan tak berpihak mereka," pungkasnya.
(pur)
