Keputusan Polri Mengkaji Dulu Keinginan DPR Dinilai Tepat
Jum'at, 13 Oktober 2017 - 14:39 WIB
Keputusan Polri Mengkaji Dulu Keinginan DPR Dinilai Tepat
A
A
A
JAKARTA - Polri mengaku akan membentuk tim untuk mengkaji keinginan DPR yang meminta bantuan Polri melakukan pemanggilan paksa terhadap pihak lain. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku akan mempertimbangkan hal tersebut.
Direktur Eksekutif, Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai keputusan Polri untuk mengkaji keinginan DPR tersebut dinilai sudah tepat. Apalagi, ada indikasi pemanggilan paksa juga bisa diterapkan kepada KPK.
"Posisi Polri bukan dalam subjek pemanggil. Yang melakukan pemanggilan paksa adalah DPR dengan meminta bantuan Polri," ujar Ray saat dihubungi SINDOnews, Jumat (13/10/2017).
Ray menjelaskan, sebagai tenaga pembantu, sudah tentu Polri harus mengkaji dahulu apakah permintaan DPR itu sudah sesuai aturan apa tidak.
Selain itu, sejumlah pihak juga masih mempertanyakan legalitas Pansus angket KPK. Menurutnya, tidak sedikit sejumlah kalangan yang menyebut pansus tersebut ilegal.
Tak hanya itu kata Ray, saat ini posisi pansus angket KPK juga masih digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). "Maka dalam konteks ini, memang sudah tepat Polri menunggu putusan MK soal keabsahan pansus tersebut. KPK juga dalam posisi ini menunggu putusan MK," pungkasnya.
Direktur Eksekutif, Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai keputusan Polri untuk mengkaji keinginan DPR tersebut dinilai sudah tepat. Apalagi, ada indikasi pemanggilan paksa juga bisa diterapkan kepada KPK.
"Posisi Polri bukan dalam subjek pemanggil. Yang melakukan pemanggilan paksa adalah DPR dengan meminta bantuan Polri," ujar Ray saat dihubungi SINDOnews, Jumat (13/10/2017).
Ray menjelaskan, sebagai tenaga pembantu, sudah tentu Polri harus mengkaji dahulu apakah permintaan DPR itu sudah sesuai aturan apa tidak.
Selain itu, sejumlah pihak juga masih mempertanyakan legalitas Pansus angket KPK. Menurutnya, tidak sedikit sejumlah kalangan yang menyebut pansus tersebut ilegal.
Tak hanya itu kata Ray, saat ini posisi pansus angket KPK juga masih digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). "Maka dalam konteks ini, memang sudah tepat Polri menunggu putusan MK soal keabsahan pansus tersebut. KPK juga dalam posisi ini menunggu putusan MK," pungkasnya.
(maf)
