Sinergi Lintas Sektor Penentu Keberhasilan Pengembangan Kampung KB
Kamis, 12 Oktober 2017 - 13:39 WIB
Sinergi Lintas Sektor Penentu Keberhasilan Pengembangan Kampung KB
A
A
A
JAKARTA - Pengembangan program Kampung KB di Indonesia harus didukung semua pihak. Tidak bisa pengembangan program ini mengandalkan partisipasi masyarakat.
Plt Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Agus Sukiswo berharap kepada mitra kerja agar lebih proaktif dan tidak segan untuk merancang kegiatan bersama-sama.
“Khususnya untuk program Kampung KB, dan lebih jauhnya program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, kami mengharapkan sinergi dan koordinasi semua pihak,” katanya saat membuka acara Forum Komunikasi Kemitraan di Jakarta, Rabu (11/10/2017) dalam rilis yang diterima SINDOnews.
Kampung KB merupakan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bentuk optimalisasi program KB yang masih banyak terkendala. Program Kampung KB pertama kali dicanangkan pada 14 Januari 2015 di Desa Mertasinga, Cirebon, Jawa Barat.
Kampung KB dikembangkan sebagai model dan metode penggarapan daerah-daerah untuk memastikan setiap wilayah Indonesia dijangkau oleh pelayanan informasi, pelayanan teknis medis dan pelayanan pengasuhan keluarga. Saat ini, program Kampung KB telah berjalan dengan capaian 1 kampung KB per kabupaten/ kota di tahun 2016, berlanjut dengan perluasan program pembentukan 1 Kampung KB di setiap kecamatan.
Asisten Deputi Kependudukan dan KB Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Imam Pasli menyampaikan beberapa arahan Jokowi tentang program yang tengah berjalan ini. Imam mengatakan, Kampung KB termasuk dalam salah satu di antara program percepatan pembangunan desa secara terpadu.
Presiden berharap program Kampung KB tidak berhenti di pencanangan saja. “Untuk itu, peran kepala daerah perlu ditingkatkan untuk menyukseskan kampung KB. Selain itu, Kampung KB juga harus memiliki sasaran yang jelas dan indikator yang terukur,” katanya.
Di hadapan forum yang turut mengundang beberapa perwakilan dari kabupaten/kota, Imam menekankan agar pihak-pihak yang terkait langsung dengan program KB dapat memastikan bahwa intervensi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan memang betul-betul dibutuhkan sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian dan salah sasaran.
“Perlu semua sektor untuk mengembangkan kampung KB. Setiap kementerian dan lembaga, pasti memiliki program di setiap level terendah. Ini akan mempermudah sinergi program untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.
Plt Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Agus Sukiswo berharap kepada mitra kerja agar lebih proaktif dan tidak segan untuk merancang kegiatan bersama-sama.
“Khususnya untuk program Kampung KB, dan lebih jauhnya program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, kami mengharapkan sinergi dan koordinasi semua pihak,” katanya saat membuka acara Forum Komunikasi Kemitraan di Jakarta, Rabu (11/10/2017) dalam rilis yang diterima SINDOnews.
Kampung KB merupakan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bentuk optimalisasi program KB yang masih banyak terkendala. Program Kampung KB pertama kali dicanangkan pada 14 Januari 2015 di Desa Mertasinga, Cirebon, Jawa Barat.
Kampung KB dikembangkan sebagai model dan metode penggarapan daerah-daerah untuk memastikan setiap wilayah Indonesia dijangkau oleh pelayanan informasi, pelayanan teknis medis dan pelayanan pengasuhan keluarga. Saat ini, program Kampung KB telah berjalan dengan capaian 1 kampung KB per kabupaten/ kota di tahun 2016, berlanjut dengan perluasan program pembentukan 1 Kampung KB di setiap kecamatan.
Asisten Deputi Kependudukan dan KB Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Imam Pasli menyampaikan beberapa arahan Jokowi tentang program yang tengah berjalan ini. Imam mengatakan, Kampung KB termasuk dalam salah satu di antara program percepatan pembangunan desa secara terpadu.
Presiden berharap program Kampung KB tidak berhenti di pencanangan saja. “Untuk itu, peran kepala daerah perlu ditingkatkan untuk menyukseskan kampung KB. Selain itu, Kampung KB juga harus memiliki sasaran yang jelas dan indikator yang terukur,” katanya.
Di hadapan forum yang turut mengundang beberapa perwakilan dari kabupaten/kota, Imam menekankan agar pihak-pihak yang terkait langsung dengan program KB dapat memastikan bahwa intervensi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan memang betul-betul dibutuhkan sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian dan salah sasaran.
“Perlu semua sektor untuk mengembangkan kampung KB. Setiap kementerian dan lembaga, pasti memiliki program di setiap level terendah. Ini akan mempermudah sinergi program untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.
(poe)
