Simpang Siur, PKS Usul Rapat Gabungan Bahas Isu Impor Senjata

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan agar diadakan rapat gabungan Komisi I dan III DPR guna menyelesaikan kesimpangsiuran informasi terkait impor senjata. Sebab, sejumlah instansi terkait isu impor senjata itu mitra kerja Komisi I dan III DPR.

"Nanti kami mengusulkan, kalau boleh ada rapat gabungan antara Komisi I dengan III. Syukur-syukur itu bisa terjadi," kata Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Namun, jika usulan itu tidak disetujui, maka cukup dijelaskan dalam rapat kerja (Raker) Komisi I DPR. "Minimal itu bisa dijelaskan di Raker Komisi I di situ ada Panglima, ada BIN, di situ ada Menhan. Mudah-mudahan ini terlaksana," ungkap anggota Komisi I DPR ini.

Sebab, menurut dia, isu impor senjata itu perlu diluruskan semua instansi terkait. "Makanya itu perlu diluruskan," imbuhnya.

Diketahui, isu impor senjata yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada 22 September 2017 semakin liar seiring informasi senjata dan amunisi impor Kepolisian yang tertahan di Gudang Kargo Unex, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.