Pembantu Presiden Diminta Perhatikan Akurasi Saat Beri Pernyataan
Pembantu Presiden Diminta Perhatikan Akurasi Saat Beri Pernyataan
A
A
A
BANDUNG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para menteri dan pejabat setingkatnya untuk memperhatikan akurasi saat menyampaikan pernyataan ke publik. Sehingga tidak menimbulkan pro kontra dalam masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi usai memberikan materi dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Bandung, Senin (2/10/207). Diakuinya, Jokowi konsen betul terkait kehumasan, makanya ada yang disebut singgle narasi.
"Dalam rapat kabinet beberapa kali itu selalu menyampaikan, bahwa kalau menyampaikan ke publik harus akurat, menterinya itu," ujar Johan Budi.
Juga disampaikan, bila Presiden berpesan, agar dalam menyampaikan statement para menteri atau pejabat setingkatnya melihat kepentingan publiknya.
"Dan itu disampaikan dalam rapat kabinet oleh Presiden berkali-kali. Bahkan Presiden juga meminta, bicaralah para menteri itu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jangan ada menteri yang tidak berkepentingan bicara. Padahal itu di luar tupoksi dia," tegas Johan.
Mantan Juru Bicara KPK itu menambahkan, bila Presiden juga meminta para menteri atau pejabat setingkatnya kalau ditanya wartawan jangan mengeluarkan pernyataan no comment. Bahkan, juru bicara atau setingkat humas sekalian.
"Siapa pun itu, apakah para menteri, pejabat setingkatnya atau humas, jangan sampai bicara no comment. Tetapi disampaikan saja mohon maaf, bila datanya belum detail. Misalnya bisa minta waktu. Kalaupun ada yang sifatnya rahasia maka disampaikan saja ini bukan konsumsi publik," kata dia.
Kalau sudah bicara no comment lanjut Johan, pasti timbul persepsi yang banyak. Di antaranya, timbul pemahaman bahwa meteri tidak tahu apa-apa. Mengingat, saat ini semua dituntut kecepatan informasi yang makin inggi.
"Sekarang hitungan menit bukan hari lagi. Karena itu diperlukan humas atau jubir yang siap 24 jam. Jangan sampai malam-malam ditelepon gak bisa," pungkas Johan.
Pernyataan itu disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi usai memberikan materi dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Bandung, Senin (2/10/207). Diakuinya, Jokowi konsen betul terkait kehumasan, makanya ada yang disebut singgle narasi.
"Dalam rapat kabinet beberapa kali itu selalu menyampaikan, bahwa kalau menyampaikan ke publik harus akurat, menterinya itu," ujar Johan Budi.
Juga disampaikan, bila Presiden berpesan, agar dalam menyampaikan statement para menteri atau pejabat setingkatnya melihat kepentingan publiknya.
"Dan itu disampaikan dalam rapat kabinet oleh Presiden berkali-kali. Bahkan Presiden juga meminta, bicaralah para menteri itu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jangan ada menteri yang tidak berkepentingan bicara. Padahal itu di luar tupoksi dia," tegas Johan.
Mantan Juru Bicara KPK itu menambahkan, bila Presiden juga meminta para menteri atau pejabat setingkatnya kalau ditanya wartawan jangan mengeluarkan pernyataan no comment. Bahkan, juru bicara atau setingkat humas sekalian.
"Siapa pun itu, apakah para menteri, pejabat setingkatnya atau humas, jangan sampai bicara no comment. Tetapi disampaikan saja mohon maaf, bila datanya belum detail. Misalnya bisa minta waktu. Kalaupun ada yang sifatnya rahasia maka disampaikan saja ini bukan konsumsi publik," kata dia.
Kalau sudah bicara no comment lanjut Johan, pasti timbul persepsi yang banyak. Di antaranya, timbul pemahaman bahwa meteri tidak tahu apa-apa. Mengingat, saat ini semua dituntut kecepatan informasi yang makin inggi.
"Sekarang hitungan menit bukan hari lagi. Karena itu diperlukan humas atau jubir yang siap 24 jam. Jangan sampai malam-malam ditelepon gak bisa," pungkas Johan.
(maf)
Explore More