GMPG Dukung Setya Novanto Diberhentikan Sementara
A
A
A
JAKARTA - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) mendukung usulan agar Setya Novanto diberhentikan sementara dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar dan menunjuk pelaksana tugas (Plt). Adapun usulan itu merupakan rekomendasi tim kajian elektabilitas Partai Golkar.
"Saya kira hal yang maju, sebaiknya DPP Partai Golkar sesegara mungkin menunjuk Plt ketua umum," kata Salah satu inisiator GMPG Sirajuddin A Wahab kepada SINDOnews, Rabu (27/9/2017).
Karena, lanjut dia, selain telah berstatus tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), juga kesehatan Setya Novanto yang semakin memburuk belakangan ini. Maka itu, GMPG berharap agar Setya Novanto menyetujui rekomendasi rapat harian Senin 25 September 2017 itu.
"GMPG berharap SN legowo mengundurkan diri dari jabatan ketua umum, sehingga partai tidak tersandera dengan problem pribadinya SN," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Andi Harianto Sinulingga mengakui bahwa rapat harian partainya pada Senin 25 September 2017 kemarin, merekomendasikan agar Setya Novanto diberhentikan sementara dari jabatan Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu. Sebab, Andi bertugas membacakan rekomendasi itu dalam rapat harian tersebut.
"Iya, saya yang membacakan rekomendasi tim kajian. Agar SN (Setya Novanto, red) non aktif, supaya beliau fokus pada persoalan hukum kesehatannya," kata Andi, Rabu (27/9/2017). Dia menambahkan, rapat harian tersebut memutuskan kepada Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham untuk menyampaikan isi rekomendasi itu kepada Setya Novanto.
Adapun mereka yang terlibat dalam tim kajian itu adalah Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai dan Koordinator bidang Kajian Strategis Lodwik Paulus. Andi mengungkapkan, dalam waktu dekat akan digelar rapat pleno DPP Partai Golkar mengenai jawaban Setya Novanto atas rekomendasi itu.
"Kemarin keputusan rapat harusnya besok rapat pleno," paparnya. Sebelumnya, adanya usulan agar Setya Novanto diberhentikan sementara itu diungkapkan Koordinator Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar Kahar Muzakir di Gedung DPR, kemarin.
"Bunyinya itu meminta kesediaan beliau menunjuk pelaksana tugas," kata Kahar. Sebab, hasil kajian menyebut bahwa kasus Setya Novanto dalam dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP menjadi salah satu faktor menurunnya elektabilitas Partai Golkar.
"Oleh karena itu mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri," kata legislator asal daerah pemilihan Sumatera Selatan I ini.
"Saya kira hal yang maju, sebaiknya DPP Partai Golkar sesegara mungkin menunjuk Plt ketua umum," kata Salah satu inisiator GMPG Sirajuddin A Wahab kepada SINDOnews, Rabu (27/9/2017).
Karena, lanjut dia, selain telah berstatus tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), juga kesehatan Setya Novanto yang semakin memburuk belakangan ini. Maka itu, GMPG berharap agar Setya Novanto menyetujui rekomendasi rapat harian Senin 25 September 2017 itu.
"GMPG berharap SN legowo mengundurkan diri dari jabatan ketua umum, sehingga partai tidak tersandera dengan problem pribadinya SN," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Andi Harianto Sinulingga mengakui bahwa rapat harian partainya pada Senin 25 September 2017 kemarin, merekomendasikan agar Setya Novanto diberhentikan sementara dari jabatan Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu. Sebab, Andi bertugas membacakan rekomendasi itu dalam rapat harian tersebut.
"Iya, saya yang membacakan rekomendasi tim kajian. Agar SN (Setya Novanto, red) non aktif, supaya beliau fokus pada persoalan hukum kesehatannya," kata Andi, Rabu (27/9/2017). Dia menambahkan, rapat harian tersebut memutuskan kepada Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham untuk menyampaikan isi rekomendasi itu kepada Setya Novanto.
Adapun mereka yang terlibat dalam tim kajian itu adalah Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai dan Koordinator bidang Kajian Strategis Lodwik Paulus. Andi mengungkapkan, dalam waktu dekat akan digelar rapat pleno DPP Partai Golkar mengenai jawaban Setya Novanto atas rekomendasi itu.
"Kemarin keputusan rapat harusnya besok rapat pleno," paparnya. Sebelumnya, adanya usulan agar Setya Novanto diberhentikan sementara itu diungkapkan Koordinator Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar Kahar Muzakir di Gedung DPR, kemarin.
"Bunyinya itu meminta kesediaan beliau menunjuk pelaksana tugas," kata Kahar. Sebab, hasil kajian menyebut bahwa kasus Setya Novanto dalam dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP menjadi salah satu faktor menurunnya elektabilitas Partai Golkar.
"Oleh karena itu mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri," kata legislator asal daerah pemilihan Sumatera Selatan I ini.
(pur)