Mendagri Ungkap Sebanyak 250 Kepala Daerah Kena OTT KPK
Senin, 25 September 2017 - 16:25 WIB
Mendagri Ungkap Sebanyak 250 Kepala Daerah Kena OTT KPK
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangkap tangan sejumlah kepala daerah. Menurut dia, dari sisi positifnya, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK akan semakin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
"Sisi negatifnya saya sebagai mendagri prihatin, sekarang ini sudah mencapai 77 OTT selama KPK ada, 250 lebih kepala daerah yang kena dan wakil, baik kejaksaan juga, baik kepolisian," ungkap Tjahjo di Gedung MK, Jakarta, Senin (25/9/2017).
Tjahjo mengaku, pihaknya tidak bisa menyebut atau menyalahkan siapapun atas banyaknya kepala daerah yang terjaring OTT di KPK. Selaku pemerintah, kata Tjahjo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal menekankan pentingnya e-goverment, e-budgeting,dan e-planning agar masalah anggaran dilakukan secara transparan.
Selain itu, sambung dia, pemerintah juga terus menyampaikan area rawan korupsi agar dipahami betul oleh aparatur pemerintah, termasuk perencanaan anggaran, dana hibah, bansos, retribusi dan pajak.
"Kemudian yang berkiatan dengan indikasi jual beli jabatan, perizinan jangan dipersulit, jangan ada pemungutan dan mekanisme pembelian barang dan jasa," tandasnya.
"Sisi negatifnya saya sebagai mendagri prihatin, sekarang ini sudah mencapai 77 OTT selama KPK ada, 250 lebih kepala daerah yang kena dan wakil, baik kejaksaan juga, baik kepolisian," ungkap Tjahjo di Gedung MK, Jakarta, Senin (25/9/2017).
Tjahjo mengaku, pihaknya tidak bisa menyebut atau menyalahkan siapapun atas banyaknya kepala daerah yang terjaring OTT di KPK. Selaku pemerintah, kata Tjahjo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal menekankan pentingnya e-goverment, e-budgeting,dan e-planning agar masalah anggaran dilakukan secara transparan.
Selain itu, sambung dia, pemerintah juga terus menyampaikan area rawan korupsi agar dipahami betul oleh aparatur pemerintah, termasuk perencanaan anggaran, dana hibah, bansos, retribusi dan pajak.
"Kemudian yang berkiatan dengan indikasi jual beli jabatan, perizinan jangan dipersulit, jangan ada pemungutan dan mekanisme pembelian barang dan jasa," tandasnya.
(kri)
