Menko Polhukam: Jelang Pemilu Suhu Politik Selalu Memanas
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menilai setiap menjelang pemilukada dan pemilu nasional suhu politik selalu memanas.
Maka itu, pihaknya perlu meluruskan berbagai isu yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan seperti isu bangkitnya PKI yang ramai setiap bulan Oktober dan isu impor 5.000 senjata ilegal yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Keadaan itu sudah berlaku sejak dahulu dan menjadi bagian dari pasang surutnya suhu politik dalam alam demokrasi," ujar Wiranto saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Minggu (24/9/2017).
Wiranto mengaku jajarannya akan tetap menjaga suhu politik agar tetap dalam batas yang kewajaran dan tidak menimbulkan instabilitas nasional yang berpotensi mengganggu kepentingan nasional.
Ia menilai, setiap menjelang bulan Oktober selalu muncul isu yang meresahkan masyarakat, dan telah menjadi perdebatan publik dengan berbagai spekulasi yang menggiring konflik horizontal. Untuk itu, ia meminta isu-isu tersebut dihentikan.
"Oleh sebab itu perlu penjelasan resmi dari Kemenko Polhukam berkenaan dengan beberapa isu miring yang telah tersebar di kalangan masyarakat baik lewat media sosial maupun media mainstream," pungkasnya.
Maka itu, pihaknya perlu meluruskan berbagai isu yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan seperti isu bangkitnya PKI yang ramai setiap bulan Oktober dan isu impor 5.000 senjata ilegal yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Keadaan itu sudah berlaku sejak dahulu dan menjadi bagian dari pasang surutnya suhu politik dalam alam demokrasi," ujar Wiranto saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Minggu (24/9/2017).
Wiranto mengaku jajarannya akan tetap menjaga suhu politik agar tetap dalam batas yang kewajaran dan tidak menimbulkan instabilitas nasional yang berpotensi mengganggu kepentingan nasional.
Ia menilai, setiap menjelang bulan Oktober selalu muncul isu yang meresahkan masyarakat, dan telah menjadi perdebatan publik dengan berbagai spekulasi yang menggiring konflik horizontal. Untuk itu, ia meminta isu-isu tersebut dihentikan.
"Oleh sebab itu perlu penjelasan resmi dari Kemenko Polhukam berkenaan dengan beberapa isu miring yang telah tersebar di kalangan masyarakat baik lewat media sosial maupun media mainstream," pungkasnya.
(kri)