Pesan PDIP soal Isu Impor 5.000 Senjata Ilegal
Pesan PDIP soal Isu Impor 5.000 Senjata Ilegal
A
A
A
JAKARTA - Isu adanya sebuah institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditanggapi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Adapun isu itu diungkapkan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam acara Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 22 September 2017.
"PDIP berharap semua mengedepankan penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai informasi yang menyejukkan, informasi yang menegaskan tata politik yang mengandung peradaban," ujar Hasto di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2017).
Sehingga, semua pihak diharapkan dapat menyikapi isu tersebut dengan seksama. Terlebih, kata dia, Indonesia adalah negara hukum.
"Saya yakin Bapak Panglima bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak yang beliau sebut itu. Sehingga tanpa perlu harus disampaikan kepada publik, beliau bisa langsung sampaikan informasi," ungkap Hasto.
Sebab, lanjut dia, informasi itu diterima oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. "Kami berharap menjadi pemimpin kalau ada hal-hal yang penting dan strategis seperti itu kan bisa dilakukan klarifikasi. Tugas pemimpin menyatukan memberikan arah dan pernyataan jangan sampai menimbulkan hal-hal yang kontroversi," pungkasnya.
Adapun isu itu diungkapkan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam acara Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 22 September 2017.
"PDIP berharap semua mengedepankan penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai informasi yang menyejukkan, informasi yang menegaskan tata politik yang mengandung peradaban," ujar Hasto di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2017).
Sehingga, semua pihak diharapkan dapat menyikapi isu tersebut dengan seksama. Terlebih, kata dia, Indonesia adalah negara hukum.
"Saya yakin Bapak Panglima bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak yang beliau sebut itu. Sehingga tanpa perlu harus disampaikan kepada publik, beliau bisa langsung sampaikan informasi," ungkap Hasto.
Sebab, lanjut dia, informasi itu diterima oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. "Kami berharap menjadi pemimpin kalau ada hal-hal yang penting dan strategis seperti itu kan bisa dilakukan klarifikasi. Tugas pemimpin menyatukan memberikan arah dan pernyataan jangan sampai menimbulkan hal-hal yang kontroversi," pungkasnya.
(kri)
Explore More