Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Begini Reaksi Mendagri
Minggu, 24 September 2017 - 12:20 WIB
Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Begini Reaksi Mendagri
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gencar melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah.
Terbaru, KPK menangkap tangan Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi. (Baca juga: KPK Benarkan Wali Kota Cirebon Terjaring OTT )
Tjahjo menilai tangkap tangan kepala daerah oleh KPK untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Sebagai Mendagri, Tjahjo mengaku kecewa dengan banyaknya kepala daerah terseret kasus hukum. "Indikasi perlunya kami lebih kerja keras membenahi berbagai hal," kata Tjahjo dalam keterangan persnya, Minggu (24/9/2017).
Menurut dia, pemerintah terus mendorong pembenahan sistem, penerapan e- government didukung dengan transparansi, mulai dari e-planning, e-budgetting, e-Procurement, e-permit (perizinan) dan sebagainya. (Baca juga: KPK Sita Rp300 Juta dalam OTT Wali Kota Batu )
Pembenahan sistem dikatakan Tjahjo juga untuk mengurangi pilkada berbiaya tinggi, penguatan kelembagaan Inspektorat daerah, reorientasi perilaku kepemimpinan kepala daerah.
Dia juga menginginkan adanya sanksi yang tegas kepala daerah yang tetap berpegang asas praduga tidak bersalah hingga ada keputusan hukuman tetap.
"Inspektorat Daerah akan kita terus tata ulang kewenangannya supaya bisa mengamankan sebagai perangkat daerah sekaligus perangkat pusat atas arahan KPK dan BPKP," tuturnya.
Terbaru, KPK menangkap tangan Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi. (Baca juga: KPK Benarkan Wali Kota Cirebon Terjaring OTT )
Tjahjo menilai tangkap tangan kepala daerah oleh KPK untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Sebagai Mendagri, Tjahjo mengaku kecewa dengan banyaknya kepala daerah terseret kasus hukum. "Indikasi perlunya kami lebih kerja keras membenahi berbagai hal," kata Tjahjo dalam keterangan persnya, Minggu (24/9/2017).
Menurut dia, pemerintah terus mendorong pembenahan sistem, penerapan e- government didukung dengan transparansi, mulai dari e-planning, e-budgetting, e-Procurement, e-permit (perizinan) dan sebagainya. (Baca juga: KPK Sita Rp300 Juta dalam OTT Wali Kota Batu )
Pembenahan sistem dikatakan Tjahjo juga untuk mengurangi pilkada berbiaya tinggi, penguatan kelembagaan Inspektorat daerah, reorientasi perilaku kepemimpinan kepala daerah.
Dia juga menginginkan adanya sanksi yang tegas kepala daerah yang tetap berpegang asas praduga tidak bersalah hingga ada keputusan hukuman tetap.
"Inspektorat Daerah akan kita terus tata ulang kewenangannya supaya bisa mengamankan sebagai perangkat daerah sekaligus perangkat pusat atas arahan KPK dan BPKP," tuturnya.
(dam)
