KPK Tegaskan Modus Fee Proyek 10% Tak Hanya di Kota Batu
Minggu, 17 September 2017 - 18:49 WIB
KPK Tegaskan Modus Fee Proyek 10% Tak Hanya di Kota Batu
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan praktik pemberian fee atau komisi sebesar 10% dari sebuah proyek kepada kepala daerah tidak hanya terjadi di Kota Batu, Jawa Timur.
Seperti diketahui, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko ditangkap KPK karena diduga menerima fee sebesar 10% dari nilai sebuah proyek.
"Ada pesan khusus yang ingin disampaikan KPK, bahwa dari serentetan OTT yang dilakukan KPK selama beberapa kurun waktu beberapa bulan terakhir, motivasi atau hal-hal mengapa orang-orang itu melakukan penerimaan uang suap atau janji, kebanyakan itu memotong uang dari proyek itu rata-rata 10 persen," tutur Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Minggu (17/9/2017) siang. (Baca juga: Suap Rp300 Juta untuk Lunasi Alphard Wali Kota Batu )
Dia mencontohkan, perjanjian dan kesepakatan fee 10% dari nilai proyek juga terungkap di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.
Sebagai contoh, dari proyek di Kabupaten Batubara sebesar Rp44 miliar, tersangka Bupati Batu Bara, Sumatera Utara Orang Kaya Arya Zulkarnain dkk melakukan transaksi penerimaan Rp4,4 miliar.
"Jadi 10 persen ini sepertinya norma umum yang disepakati dari setiap proyek-proyek anggaran pemerintah," ucapnya. (Baca juga: KPK Beberkan Modus Dugaan Suap Bupati Batubara )
Dia mengungkapkan, berdasarkan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, terungkap adanya kesamaan modus korupsi.
"Dari OTT yang kami lakukan beberapa bulan belakangan kami dapatkan, hampir seragam bahwa anggaran yang dipotong sebagai fee itu sekitar 10 persen dari dari anggaran," sambungnya.
Menurut dia, praktik fee akan memengaruhi kualitas bangunan atau pengadaan barang dan jasa yang dipakai.
"Itu pasti menjadi berkurang. Oleh karena itu sekali lagi jangan lihat jumlah uang transaksinya, tapi bagaimana menyelamatkan proyek yang besar itu, agar sesuai dengan yang direncakan oleh pemerintah. Karena yang rugi nanti akhirnya masyarakat secara umum," jelasnya.
Laode meminta semua pihak tidak melihat besar kecilnya nominal yang terjerat OTT. Terpenting, kata dia, OTT telah menyelamatkan proyek pemerintah yang tidak dikerjakan semestinya.
Dalam penyelewengan anggaran negara, kata Laode, masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Edi Setyawan dan pengusaha Filipus Djap sebagai tersangka.
KPK langsung menjebloskan Eddy Rumpoko di Rutan Klas I Cipinang. Sedangkan Edi Setyawan dan Filipus masing masing ditahan di Pomdam Jaya Guntur dan Polres Metro Jakarta Pusat.
Seperti diketahui, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko ditangkap KPK karena diduga menerima fee sebesar 10% dari nilai sebuah proyek.
"Ada pesan khusus yang ingin disampaikan KPK, bahwa dari serentetan OTT yang dilakukan KPK selama beberapa kurun waktu beberapa bulan terakhir, motivasi atau hal-hal mengapa orang-orang itu melakukan penerimaan uang suap atau janji, kebanyakan itu memotong uang dari proyek itu rata-rata 10 persen," tutur Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Minggu (17/9/2017) siang. (Baca juga: Suap Rp300 Juta untuk Lunasi Alphard Wali Kota Batu )
Dia mencontohkan, perjanjian dan kesepakatan fee 10% dari nilai proyek juga terungkap di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.
Sebagai contoh, dari proyek di Kabupaten Batubara sebesar Rp44 miliar, tersangka Bupati Batu Bara, Sumatera Utara Orang Kaya Arya Zulkarnain dkk melakukan transaksi penerimaan Rp4,4 miliar.
"Jadi 10 persen ini sepertinya norma umum yang disepakati dari setiap proyek-proyek anggaran pemerintah," ucapnya. (Baca juga: KPK Beberkan Modus Dugaan Suap Bupati Batubara )
Dia mengungkapkan, berdasarkan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, terungkap adanya kesamaan modus korupsi.
"Dari OTT yang kami lakukan beberapa bulan belakangan kami dapatkan, hampir seragam bahwa anggaran yang dipotong sebagai fee itu sekitar 10 persen dari dari anggaran," sambungnya.
Menurut dia, praktik fee akan memengaruhi kualitas bangunan atau pengadaan barang dan jasa yang dipakai.
"Itu pasti menjadi berkurang. Oleh karena itu sekali lagi jangan lihat jumlah uang transaksinya, tapi bagaimana menyelamatkan proyek yang besar itu, agar sesuai dengan yang direncakan oleh pemerintah. Karena yang rugi nanti akhirnya masyarakat secara umum," jelasnya.
Laode meminta semua pihak tidak melihat besar kecilnya nominal yang terjerat OTT. Terpenting, kata dia, OTT telah menyelamatkan proyek pemerintah yang tidak dikerjakan semestinya.
Dalam penyelewengan anggaran negara, kata Laode, masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Edi Setyawan dan pengusaha Filipus Djap sebagai tersangka.
KPK langsung menjebloskan Eddy Rumpoko di Rutan Klas I Cipinang. Sedangkan Edi Setyawan dan Filipus masing masing ditahan di Pomdam Jaya Guntur dan Polres Metro Jakarta Pusat.
(dam)
