BNP2TKI Siapkan Format Baru untuk Kirim TKI ke Timur Tengah
Sabtu, 16 September 2017 - 00:22 WIB
BNP2TKI Siapkan Format Baru untuk Kirim TKI ke Timur Tengah
A
A
A
JAKARTA - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah menyusun dan merumuskan solusi-solusi terkait penempatan TKI ke Timur Tengah yang selama ini masih dihentikan sementara (moratorium). Dengan format baru itu, BNP2TKI mewacanakan untuk kembali mengirimkan TKI ke beberapa negara di Timur Tengah.
"Kami memang sedang menyusun solusi-solusi baru dan merumuskan format tata kelola penempatan dan perlindungan TKI yang baru sebagai solusi ketika nanti moratorium TKI ke Timur Tengah dicabut," kata Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, di Kantor BNP2TKI Jumat (15/9/2017).
Berdasarkan data imigrasi, selama masa moratorium ternyata terbukti banyak TKI yang ilegal dan berangkat dengan berbagai cara, oleh karenanya lanjut Nusron diperlukan tata kelola baru.
Nusron menuturkan, berdasarkan data imigrasi, disaat dilakukan moratoriun ternyata masih ada sebanyak 2.600 per bulan TKI ilegal ke Timur Tengah. Jadi, setahun masih ada sebanyak 30.000 orang tak tercatat oleh negara, BNP2TKI, Kemenaker maupun Kemenlu.
Nusron menegaskan, adanya TKI ilegal itu tentu tak ada quality control terhadap SDM karena tak ada pengawasan, pelatihan skill, attitude dan sebagainya. "Ini kemudian menjadi masalah ketika mereka bekerja di luar negeri. Misalnya ada TKI ilegal di bandara yang tidak tahu bagaimana cara pindah pesawat. Ada yang tidur tiga hari tiga malah dibandara Dubai. Ada juga yang bekerja di sana tapi tak sesuai dengan yang dijanjikan dan skillnya tak memadai. Pada akhirnya, pemerintah yang tergopoh-gopoh menyelesaikan," jelas Nusron.
Nusron menambahkan, bicara masalah TKI ternyata tidak lepas dari kenyataan bahwa dunia tenaga kerja menggunakan pendekatan suplay and demand. Suplai itu bisa dilihat dari fakta banyaknya pengangguran di desa-desa. Datanya dilihat dari angkatan kerja Indonesia berdasarkan statistik BPS.
"Kita setiap tahun ada gab antara serapan tenaga kerja sebesar 1,2 - 1,3 juta angakatan kerja. Angkatan kerja sebanyak 2,8 juta dan yang terserap 1,5 juta, sedangkan sisanya pengangguran. Ini potret tenaga kerja dan pengangguran yang kemudian berpotensi termobilisasi ke luar negeri dan jumlahnya sebanyak 1,3 juta tenaga kerja. Mereka ini yang pengangguran penuh yang tidak punya kerja sampingan maupun paruh waktu. Itulah sebabnya penempatan TKI ke timur tengah mau dibenahi," jelasnya.
Terkait dengan masalah demand, sudah jelas bahwa Arab Saudi dan negara Timur Tengah membutuhkan TKI dari Indonesia. Mereka pun tak mau TKI dari Filipina dan negara lainnya karena TKI Indonesia ramah dan juga memiliki kultur agama yang sama.
Lantas solusinya, Nusron menyampaikan bahwa perlu ada format dan model baru penempatan TKI ke Timur Tengah terkait model penempatan. Sebelum moratoriun, pengguna jasa TKI adalah majikan, dimana TKI bekerja pada satu rumah tangga dan tinggal di situ bersama majikan.
Kalau model baru sebagai solusi, pengguna jasa TKI tetap rumah tangga tapi satu pekerja tak dimiliki atau bekerja pada satu rumah tangga saja namun bisa pindah-pindah. "Jadi dalam satu hari misalnya, TKI bekerja di satu majikan dalam waktu 4 sampai 5 jam kemudian pindah ke rumah lain. Sehingga dijamin mereka bekerja hanya 8 jam. Lebih dari itu adalah lembur," jelas Nusron.
Nusron melanjutkan, satu TKI nantinya bisa saja melayani lima rumah tangga. Mereka punya pilihan untuk tak tinggal di rumah majikan. Sebab yang rentan dengan masalah itu biasanya karena tinggal di rumah majikan.
"Tapi kalau ada TKI yang kesadaran sendiri mau tingal di rumah majikan ya silakan asalkan ada perjanjian. Yang kami tawarkan sebagai solusi nantinya TKI tinggalnya di asrama atau di mess," terang Nusron.
Nusron melanjutkan, masalah penempatan juga terkait kontrak kerja. Sebelum moratorium, kontrak kerja itu adalah antara TKI dengan majikan langsung. Ini mengakibatkan kesulitan dalam mengontrol karena jika ada 500.000 TKI maka, akan ada 500.000 kontrak dengan pihak yang berbeda-beda. Kemudian penanggungjawab TKI tinggal di sana pun adalah individu dengan status pembantu.
"Solusinya yang kita siapkan, adalah akan dibedakan antara pengguna dan pemegang kafil atau penanggung jawabnya. Jadi kontrak kerja nantinya dengan sarikat atau dengan agensi. Dengan demikian kalau ada masalah kita tak berhubungan dengan majikan. Kita tak berhubungan dengan 500.000 majikan karena kontraknya dengan sarikat. Sekarang ada sekitar 20 sarikat atau agen yang kita juga punya grade kualifikasinya," imbuh Nusron.
Pola dan sistem baru sebagai solusi pencabutan moratorium penempatan TKI ke Timur Tengah ini akan segera diuji coba di empat kota di Arab Saudi. Yakni Jeddah, Makkah, Madinah, Riyad. Uji coba ini akan dilakukan secepatnya paling lambat akhir 2017.
"Kami memang sedang menyusun solusi-solusi baru dan merumuskan format tata kelola penempatan dan perlindungan TKI yang baru sebagai solusi ketika nanti moratorium TKI ke Timur Tengah dicabut," kata Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, di Kantor BNP2TKI Jumat (15/9/2017).
Berdasarkan data imigrasi, selama masa moratorium ternyata terbukti banyak TKI yang ilegal dan berangkat dengan berbagai cara, oleh karenanya lanjut Nusron diperlukan tata kelola baru.
Nusron menuturkan, berdasarkan data imigrasi, disaat dilakukan moratoriun ternyata masih ada sebanyak 2.600 per bulan TKI ilegal ke Timur Tengah. Jadi, setahun masih ada sebanyak 30.000 orang tak tercatat oleh negara, BNP2TKI, Kemenaker maupun Kemenlu.
Nusron menegaskan, adanya TKI ilegal itu tentu tak ada quality control terhadap SDM karena tak ada pengawasan, pelatihan skill, attitude dan sebagainya. "Ini kemudian menjadi masalah ketika mereka bekerja di luar negeri. Misalnya ada TKI ilegal di bandara yang tidak tahu bagaimana cara pindah pesawat. Ada yang tidur tiga hari tiga malah dibandara Dubai. Ada juga yang bekerja di sana tapi tak sesuai dengan yang dijanjikan dan skillnya tak memadai. Pada akhirnya, pemerintah yang tergopoh-gopoh menyelesaikan," jelas Nusron.
Nusron menambahkan, bicara masalah TKI ternyata tidak lepas dari kenyataan bahwa dunia tenaga kerja menggunakan pendekatan suplay and demand. Suplai itu bisa dilihat dari fakta banyaknya pengangguran di desa-desa. Datanya dilihat dari angkatan kerja Indonesia berdasarkan statistik BPS.
"Kita setiap tahun ada gab antara serapan tenaga kerja sebesar 1,2 - 1,3 juta angakatan kerja. Angkatan kerja sebanyak 2,8 juta dan yang terserap 1,5 juta, sedangkan sisanya pengangguran. Ini potret tenaga kerja dan pengangguran yang kemudian berpotensi termobilisasi ke luar negeri dan jumlahnya sebanyak 1,3 juta tenaga kerja. Mereka ini yang pengangguran penuh yang tidak punya kerja sampingan maupun paruh waktu. Itulah sebabnya penempatan TKI ke timur tengah mau dibenahi," jelasnya.
Terkait dengan masalah demand, sudah jelas bahwa Arab Saudi dan negara Timur Tengah membutuhkan TKI dari Indonesia. Mereka pun tak mau TKI dari Filipina dan negara lainnya karena TKI Indonesia ramah dan juga memiliki kultur agama yang sama.
Lantas solusinya, Nusron menyampaikan bahwa perlu ada format dan model baru penempatan TKI ke Timur Tengah terkait model penempatan. Sebelum moratoriun, pengguna jasa TKI adalah majikan, dimana TKI bekerja pada satu rumah tangga dan tinggal di situ bersama majikan.
Kalau model baru sebagai solusi, pengguna jasa TKI tetap rumah tangga tapi satu pekerja tak dimiliki atau bekerja pada satu rumah tangga saja namun bisa pindah-pindah. "Jadi dalam satu hari misalnya, TKI bekerja di satu majikan dalam waktu 4 sampai 5 jam kemudian pindah ke rumah lain. Sehingga dijamin mereka bekerja hanya 8 jam. Lebih dari itu adalah lembur," jelas Nusron.
Nusron melanjutkan, satu TKI nantinya bisa saja melayani lima rumah tangga. Mereka punya pilihan untuk tak tinggal di rumah majikan. Sebab yang rentan dengan masalah itu biasanya karena tinggal di rumah majikan.
"Tapi kalau ada TKI yang kesadaran sendiri mau tingal di rumah majikan ya silakan asalkan ada perjanjian. Yang kami tawarkan sebagai solusi nantinya TKI tinggalnya di asrama atau di mess," terang Nusron.
Nusron melanjutkan, masalah penempatan juga terkait kontrak kerja. Sebelum moratorium, kontrak kerja itu adalah antara TKI dengan majikan langsung. Ini mengakibatkan kesulitan dalam mengontrol karena jika ada 500.000 TKI maka, akan ada 500.000 kontrak dengan pihak yang berbeda-beda. Kemudian penanggungjawab TKI tinggal di sana pun adalah individu dengan status pembantu.
"Solusinya yang kita siapkan, adalah akan dibedakan antara pengguna dan pemegang kafil atau penanggung jawabnya. Jadi kontrak kerja nantinya dengan sarikat atau dengan agensi. Dengan demikian kalau ada masalah kita tak berhubungan dengan majikan. Kita tak berhubungan dengan 500.000 majikan karena kontraknya dengan sarikat. Sekarang ada sekitar 20 sarikat atau agen yang kita juga punya grade kualifikasinya," imbuh Nusron.
Pola dan sistem baru sebagai solusi pencabutan moratorium penempatan TKI ke Timur Tengah ini akan segera diuji coba di empat kota di Arab Saudi. Yakni Jeddah, Makkah, Madinah, Riyad. Uji coba ini akan dilakukan secepatnya paling lambat akhir 2017.
(whb)
