Pemerintah Lakukan Pemutakhiran Data Terpadu Bansos 2018

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) sedang menyusun pemutakhiran data terpadu untuk dijadikan acuan pemerintah dalam mengintegrasikan bantuan sosial (bansos) nontunai tahun 2018. Data tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing dengan harapan segera berkoordinasi dengan pihak bank.

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya segera mendistribusikan dan aktivasi kartu oleh penerima manfaat. Dia menambahkan, jika proses ini telah dilalui dengan baik, maka tahap berikutnya adalah memproses pencairan bantuan sosial oleh penerima manfaat.

"Data inilah akan menjadi dasar bagi bank untuk membukakan rekening bagi penerima manfaat dan mencetak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selanjutnya pemerintah akan mengisi dengan bansos dalam _e-wallet_ (dompet elektronik) masing-masing," ujar Khofifah, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Dia menerangkan, sesuai amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial (Kemensos) dimandatkan untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data setiap dua tahun sekali. Menurutnya Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS), maka Kemensos pada 2017 kembali melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data.

Verivali, lanjut dia akan dilakukan secara online dan offline melalui Sistem Informasi Kesejahteraan _Sosial Next Generation (SIKS-NG)_ yang telah dimutakhirkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos. Cara ini, tutur dia salah satu upaya untuk efisiensi dan semangat penghematan anggaran. (Baca:

"Kesiapan data sangat penting karena memang bansos ini harus kita integrasikan. Artinya yang menerima PKH juga menerima Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, LPG 3 kilogram, dan subsidi listrik, sehingga intervensinya menyeluruh dan mempercepat pengentasan kemiskinan," tuturnya.