Kapolri Cium Indikasi Isu Rohingya 'Digoreng' untuk Serang Pemerintah
Selasa, 05 September 2017 - 15:49 WIB
Kapolri Cium Indikasi Isu Rohingya 'Digoreng' untuk Serang Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menilai isu konflik Rohingya di Myanmar sudah "digoreng" oleh kelompok tertentu sehingga berbalik arah menyerang Pemerintah Joko Widodo.
Penilaian Kapolri berdasarkan hasil analisis terkait perbincangan di media Twitter. Berdasarkan analisis tersebut, kata dia, sebagian besar pembahasan tentang Rohingya dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya.
"Dari hasil penelitian tersebut, isu tersebut lebih banyak dikemas untuk 'digoreng' untuk menyerang pemerintah," ujar Tito di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Selasa (5/9/2017). (Baca juga: Jokowi Utus Menlu Retno Temui Aung San Suu Kyi )
Menurut Tito, cara-cara seperti itu juga pernah digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 untuk menyerang salah satu calon dan pemerintah.
Isu tersebut dikatakannya lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri, dalam upaya membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia untuk antipati terhadap pemerintah.
Dia menjelaskan, munculnya sentimen keagamaan justru semakin jauh dari isu kemanusiaan. Komentar netizen yang mengaitkan konflik Rohingya dengan pemerintah Indonesia lebih kuat ketimbang gerakan kemanusiaan untuk membantu.
"Tidak perlu ada aksi-aksi merespons konflik Rohingya. Sebab Pemerintah Indonesia juga sudah bergerak," ungkapnya.
Penilaian Kapolri berdasarkan hasil analisis terkait perbincangan di media Twitter. Berdasarkan analisis tersebut, kata dia, sebagian besar pembahasan tentang Rohingya dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya.
"Dari hasil penelitian tersebut, isu tersebut lebih banyak dikemas untuk 'digoreng' untuk menyerang pemerintah," ujar Tito di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Selasa (5/9/2017). (Baca juga: Jokowi Utus Menlu Retno Temui Aung San Suu Kyi )
Menurut Tito, cara-cara seperti itu juga pernah digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 untuk menyerang salah satu calon dan pemerintah.
Isu tersebut dikatakannya lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri, dalam upaya membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia untuk antipati terhadap pemerintah.
Dia menjelaskan, munculnya sentimen keagamaan justru semakin jauh dari isu kemanusiaan. Komentar netizen yang mengaitkan konflik Rohingya dengan pemerintah Indonesia lebih kuat ketimbang gerakan kemanusiaan untuk membantu.
"Tidak perlu ada aksi-aksi merespons konflik Rohingya. Sebab Pemerintah Indonesia juga sudah bergerak," ungkapnya.
(dam)
