HT Dukung Pemerintah Aktif Selesaikan Kasus Kemanusiaan Rohingya
Minggu, 03 September 2017 - 22:07 WIB
HT Dukung Pemerintah Aktif Selesaikan Kasus Kemanusiaan Rohingya
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) mendukung upaya pemerintah berperan aktif dalam upaya menyelesaikan kasus kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar.
Menurut dia, upaya Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyambangi Myanmar dan bertemu dengan Aung San Su Kyi sebagai bentuk kepedulian dan respons cepat untuk menuntaskan kekejaman tersebut. "Saya rasa baik kalau Indonesia ikut peduli dalam kasus tersebut. Dan saya setuju ini bukan masalah agama, (tapi) masalah kemanusiaan jelas, dimana penjajahan di muka bumi ini tidak boleh ada lagi, dan saya mendukung," ujar HT saat ditemui di Jakarta, Minggu (3/9/2017) malam.
Lebih dari itu, HT juga meminta ada upaya yang lebih jauh untuk menuntaskan peristiwa berdarah ini dengan melibatkan organisasi dunia PBB. Dan hal itu menurut dia dapat dilakukan oleh negara negara lain termasuk Indonesia.
"Saya rasa perlu langkah lebih jauh, lobi PBB dan organisasi internasional lainnya supaya jangan sampai terjadi hal seperti itu lagi," lanjut HT.
HT juga menyampaikan kesedihannya atas kekejaman ini dimana korban yang berjatuhan juga melibatkan anak-anak di dalamnya. "Bahwa kekejaman di luar batas, ini bukan masalah agama tapi masalah kemanusiaan," ucap HT.
Dia menambahkan, semua pihak harus bersatu padu untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang. "Bagaimana caranya mencegah ini terjadi berikutnya, yang sudah memang tidak bisa diulang tapi yang belum bisa dihentikan," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengaku kecewa dengan Pemerintah Myanmar yang tidak melakukan langkah penghentian atas kekerasan yang ada di negaranya. Secara khusus Said mempertanyakan komitmen penerima nobel perdamaian Aung San Su Kyi yang tidak melakukan upaya untuk menghentikan kekejaman tersebut.
"Percuma kalau Pemerintah Myanmar itu mendapat nobel perdamaian tapi diam seribu kata tidak bersikap dengan kejadian ini," pungkasnya.
Menurut dia, upaya Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyambangi Myanmar dan bertemu dengan Aung San Su Kyi sebagai bentuk kepedulian dan respons cepat untuk menuntaskan kekejaman tersebut. "Saya rasa baik kalau Indonesia ikut peduli dalam kasus tersebut. Dan saya setuju ini bukan masalah agama, (tapi) masalah kemanusiaan jelas, dimana penjajahan di muka bumi ini tidak boleh ada lagi, dan saya mendukung," ujar HT saat ditemui di Jakarta, Minggu (3/9/2017) malam.
Lebih dari itu, HT juga meminta ada upaya yang lebih jauh untuk menuntaskan peristiwa berdarah ini dengan melibatkan organisasi dunia PBB. Dan hal itu menurut dia dapat dilakukan oleh negara negara lain termasuk Indonesia.
"Saya rasa perlu langkah lebih jauh, lobi PBB dan organisasi internasional lainnya supaya jangan sampai terjadi hal seperti itu lagi," lanjut HT.
HT juga menyampaikan kesedihannya atas kekejaman ini dimana korban yang berjatuhan juga melibatkan anak-anak di dalamnya. "Bahwa kekejaman di luar batas, ini bukan masalah agama tapi masalah kemanusiaan," ucap HT.
Dia menambahkan, semua pihak harus bersatu padu untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang. "Bagaimana caranya mencegah ini terjadi berikutnya, yang sudah memang tidak bisa diulang tapi yang belum bisa dihentikan," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengaku kecewa dengan Pemerintah Myanmar yang tidak melakukan langkah penghentian atas kekerasan yang ada di negaranya. Secara khusus Said mempertanyakan komitmen penerima nobel perdamaian Aung San Su Kyi yang tidak melakukan upaya untuk menghentikan kekejaman tersebut.
"Percuma kalau Pemerintah Myanmar itu mendapat nobel perdamaian tapi diam seribu kata tidak bersikap dengan kejadian ini," pungkasnya.
(kri)
