Pemerintah Diminta Panggil Pulang Dubes RI untuk Myanmar
Minggu, 03 September 2017 - 07:29 WIB
Pemerintah Diminta Panggil Pulang Dubes RI untuk Myanmar
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia disarankan memanggil pulang duta besar (Dubes) Indonesia untuk Myanmar Ito Sumardi Djunisanyoto. Kemudian, pemerintah bisa meminta penjelasan Dubes RI itu tentang situasi sebenarnya di Myanmar.
Hal demikian saran Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy terhadap tragedi pembantaian Muslim Rohingya di Myanmar.
"Sebagai langkah responsif, perlu kiranya segera Pemerintah Indonesia memanggil pulang Dubes Indonesia untuk Myanmar, meminta penjelasan situasi sebenarnya di Myanmar," kata Lukman Edy dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/9/2017).
Kemudian, dia menyarankan Pemerintah Indonesia mengusir pulang Dubes Myanmar untuk Indonesia. "Ini sebagai langkah diplomatis awal sebelum berinisiasi melakukan langkah-langkah responsif yang lain," tutur wakil ketua komisi II DPR ini.
Dikatakan Lukman, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga harus mengeluarkan kecaman keras yang langsung mengarah ke Pemerintahan Myanmar. Karena, Pemerintah Myanmar membiarkan terjadinya pembunuhan massal yang berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), baik langsung maupun tidak langsung.
"Tidak langsung genoside dilakukan oleh organisasi maupun perseorangan di Myanmar, sedang secara langsung dilakukan oleh kekuatan militer Myanmar," tuturnya.
Hal demikian saran Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy terhadap tragedi pembantaian Muslim Rohingya di Myanmar.
"Sebagai langkah responsif, perlu kiranya segera Pemerintah Indonesia memanggil pulang Dubes Indonesia untuk Myanmar, meminta penjelasan situasi sebenarnya di Myanmar," kata Lukman Edy dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/9/2017).
Kemudian, dia menyarankan Pemerintah Indonesia mengusir pulang Dubes Myanmar untuk Indonesia. "Ini sebagai langkah diplomatis awal sebelum berinisiasi melakukan langkah-langkah responsif yang lain," tutur wakil ketua komisi II DPR ini.
Dikatakan Lukman, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga harus mengeluarkan kecaman keras yang langsung mengarah ke Pemerintahan Myanmar. Karena, Pemerintah Myanmar membiarkan terjadinya pembunuhan massal yang berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), baik langsung maupun tidak langsung.
"Tidak langsung genoside dilakukan oleh organisasi maupun perseorangan di Myanmar, sedang secara langsung dilakukan oleh kekuatan militer Myanmar," tuturnya.
(maf)
