Biar Transparan, KPU Ajak Semua Pihak Awasi Pengadaan Logistik
Sabtu, 12 Agustus 2017 - 05:21 WIB
Biar Transparan, KPU Ajak Semua Pihak Awasi Pengadaan Logistik
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajak semua pihak untuk ikut terlibat mengawasi jalannya tahapan pemilihan umum (pemilu) 2019. Termasuk tahapan pengadaan logistik pemilu yang akan melibatkan anggaran yang cukup besar.
"Bisa saja, kita membuka diri dipantau, diberi peringatan terkait pelaksanaan pengadaan logistik, surat suara, kotak suara," kata Komisioner KPU Ilham Saputra, di Jakarta, Jumat (11/8/2017).
Menurut Ilham, pengadaan logistik sendiri nantinya juga akan melalui sistem lelang, di mana perusahaan-perusahaan yang berminat untuk ikut proses pengadaan barang kebutuhan pemilu akan diundang untuk memaparkan kemampuannya.
"Lelangnya akan menggunakan konsorsium, kita akan gunakan e-katalog. Jadi saya kira itu menghindari dugaan, kecurigaan tidak adanya transparansi di KPU," tutur Ilham.
Ilham berharap dengan adanya keterbukaan ini, dapat mempermudah kerja KPU dalam menyediakan kebutuhan pemilu. "Intinya kita akan setransparan mungkin," ucapnya.
Sebelumnya KPU sudah mulai menghitung kebutuhan untuk pengadaan logistik pemilu 2019. Salah satu yang sudah diperkirakan adalah kotak suara transparan yang diperkirakan mencapai Rp240
Miliar. Angka tersebut didapat dari hasil pengkalian harga maksimal kotak transparan sebesar Rp200 ribu dengan kebutuhan kotak suara baru yang mencapai 1,2 juta kotak.
"Bisa saja, kita membuka diri dipantau, diberi peringatan terkait pelaksanaan pengadaan logistik, surat suara, kotak suara," kata Komisioner KPU Ilham Saputra, di Jakarta, Jumat (11/8/2017).
Menurut Ilham, pengadaan logistik sendiri nantinya juga akan melalui sistem lelang, di mana perusahaan-perusahaan yang berminat untuk ikut proses pengadaan barang kebutuhan pemilu akan diundang untuk memaparkan kemampuannya.
"Lelangnya akan menggunakan konsorsium, kita akan gunakan e-katalog. Jadi saya kira itu menghindari dugaan, kecurigaan tidak adanya transparansi di KPU," tutur Ilham.
Ilham berharap dengan adanya keterbukaan ini, dapat mempermudah kerja KPU dalam menyediakan kebutuhan pemilu. "Intinya kita akan setransparan mungkin," ucapnya.
Sebelumnya KPU sudah mulai menghitung kebutuhan untuk pengadaan logistik pemilu 2019. Salah satu yang sudah diperkirakan adalah kotak suara transparan yang diperkirakan mencapai Rp240
Miliar. Angka tersebut didapat dari hasil pengkalian harga maksimal kotak transparan sebesar Rp200 ribu dengan kebutuhan kotak suara baru yang mencapai 1,2 juta kotak.
(maf)
