Idrus Marham Sindir GMPG soal Daftar 17 Nama Golkar Bersih
Rabu, 09 Agustus 2017 - 18:31 WIB
Idrus Marham Sindir GMPG soal Daftar 17 Nama Golkar Bersih
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham menyindir langkah Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) mengumumkan 17 nama pengurus partai itu yang mendukung Gerakan Golkar bersih. Sebab, Idrus mengaku tak memahami parameter yang digunakan GMPG dalam menilai seseorang bersih atau tidak.
"Saya enggak tahu ya yang tergolong bersih itu berapa kali mandi sehari, apa dua kali atau tiga kali," ujar Idrus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/8/2017).
Menurut Idrus, kriteria bersih atau tidaknya kader Partai Golkar yang diberikan GMPG tidak jelas. "Sehingga tidak perlu kita respons secara serius," papar Idrus. (Baca: GMPG Ungkap 17 Nama Pengurus DPP Pendukung Gerakan Golkar Bersih)
Dia mengakui bahwa semua kader bebas berpendapat dan memiliki pandangan sebelum ada keputusan partai mengenai status tersangka Ketua Umumnya, Setya Novanto.
"Terkait dengan kasus ketua umum, itu sudah diambil keputusan di dalam rapat DPP Partai Golkar, bahwa tidak ada musyawarah nasional (Munas)," ungkapnya.
Idrus menambahkan, rapat pleno DPP Partai Golkar itu sudah berdasarkan rapat konsultasi nasional pada awal tahun 2017. "Kemudian juga dipertegas lagi dalam Rapimnas beberapa bulan lalu di Kalimantan Timur, jadi saya kira tidak perlu Munaslub, seperti itu," katanya.
"Saya enggak tahu ya yang tergolong bersih itu berapa kali mandi sehari, apa dua kali atau tiga kali," ujar Idrus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/8/2017).
Menurut Idrus, kriteria bersih atau tidaknya kader Partai Golkar yang diberikan GMPG tidak jelas. "Sehingga tidak perlu kita respons secara serius," papar Idrus. (Baca: GMPG Ungkap 17 Nama Pengurus DPP Pendukung Gerakan Golkar Bersih)
Dia mengakui bahwa semua kader bebas berpendapat dan memiliki pandangan sebelum ada keputusan partai mengenai status tersangka Ketua Umumnya, Setya Novanto.
"Terkait dengan kasus ketua umum, itu sudah diambil keputusan di dalam rapat DPP Partai Golkar, bahwa tidak ada musyawarah nasional (Munas)," ungkapnya.
Idrus menambahkan, rapat pleno DPP Partai Golkar itu sudah berdasarkan rapat konsultasi nasional pada awal tahun 2017. "Kemudian juga dipertegas lagi dalam Rapimnas beberapa bulan lalu di Kalimantan Timur, jadi saya kira tidak perlu Munaslub, seperti itu," katanya.
(kri)
