Lakpesdam PBNU: Perlu Komunikasi Politik yang Baik Terkait Investasi Dana Haji
Minggu, 06 Agustus 2017 - 13:58 WIB
Lakpesdam PBNU: Perlu Komunikasi Politik yang Baik Terkait Investasi Dana Haji
A
A
A
JAKARTA - Baru-baru ini muncul polemik ditengah masyarakat tentang pemanfaatan dana haji pasca dilantiknya pengurus BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Sesaat kemudian lalu muncul wacana bahwa dana haji dapat dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Wakil Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU (Lakpesdam PBNU) Dadi Darmadi berpendapat, setidaknya ada dua hal penting terkait investasi dana haji ini.
Pertama, sekarang ini harus diakui nuansa politik terlihat menjadi lebih dominan ketimbang aspek ekonomi strategisnya. Sehingga siapapun yang bicara direspon dengan politis. Untuk itu, sebaiknya kita proporsional saja.
"Ini kan dana masyarakat yang ingin berhaji dan perlu kita maksimalkan dalam bentuk investasi yang benar-benar menguntungkan untuk mereka," kata Dadi di Jakarta, Minggu (06/08/2017).
Meskipun demikian, lanjut dia, nampaknya perlu komunikasi politik yang baik, dengan kepala dingin dan hati yang bersih, baik pihak pemerintah, Presiden, DPR, dan tokoh masyarakat sendiri.
Menurut Dadi, BPKH sebagai lembaga yang relatif baru seharusnya diberikan kesempatan dulu untuk menjelaskan siapa mereka, apa programnya, apa wewenangnya, dan bagaimana rencana pemanfaatan dana haji yang sudah Rp90 triliun lebih itu. "Selama ini, dana haji sudah besar tapi tidak produktif," ujarnya.
Pengajar di UIN Syarif Hidayatulloh ini mewanti-wanti agar wacana publik sebaiknya diarahkan kepada dukungan bagi pemanfaatan dana haji oleh lembaga BPKH sesuai dengan UU-nya. Dan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang strategis, rasional dan menguntungkan menurut investasi sesuai dengan Syariah, bukan keputusan politik semata.
Ditegaskan Dadi, Presiden boleh saja menyarankan dana haji diinvestasikan dalam infrastruktur. Tapi, kalau menurut perhitungan investasi tidak menguntungkan ya jangan. Dan jangan juga, karena alasan tertentu, dana haji diinvestasikan dalam bidang-bidang yang beresiko, meskipun itu disarankan oleh sebagian masyarakat sendiri.
"Investasikan dana haji dalam infrastruktur kalau memang itu menguntungkan para calon jamaah haji," katanya.
Dadi pun meminta dana haji ini diinvestasikan di berbagai sektor yang bakal menguntungkan jamaah, infrastruktur hanyalah salah satunya. Dadi mencontohkan Malaysia yang merupakan contoh baik bagaimana mengelola dana tabungan haji jamaah untuk pengembangan ekonomi bangsa.
"Sebagai perbandingan di Malaysia. Dana tabungan haji jamaah dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi bangsa lewat bisnis dan investasi dalam bidang konstruksi, industri pertanian, perminyakan, perbankan Islam, real estate, IT dan sektor jasa," pungkasnya.
Wakil Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU (Lakpesdam PBNU) Dadi Darmadi berpendapat, setidaknya ada dua hal penting terkait investasi dana haji ini.
Pertama, sekarang ini harus diakui nuansa politik terlihat menjadi lebih dominan ketimbang aspek ekonomi strategisnya. Sehingga siapapun yang bicara direspon dengan politis. Untuk itu, sebaiknya kita proporsional saja.
"Ini kan dana masyarakat yang ingin berhaji dan perlu kita maksimalkan dalam bentuk investasi yang benar-benar menguntungkan untuk mereka," kata Dadi di Jakarta, Minggu (06/08/2017).
Meskipun demikian, lanjut dia, nampaknya perlu komunikasi politik yang baik, dengan kepala dingin dan hati yang bersih, baik pihak pemerintah, Presiden, DPR, dan tokoh masyarakat sendiri.
Menurut Dadi, BPKH sebagai lembaga yang relatif baru seharusnya diberikan kesempatan dulu untuk menjelaskan siapa mereka, apa programnya, apa wewenangnya, dan bagaimana rencana pemanfaatan dana haji yang sudah Rp90 triliun lebih itu. "Selama ini, dana haji sudah besar tapi tidak produktif," ujarnya.
Pengajar di UIN Syarif Hidayatulloh ini mewanti-wanti agar wacana publik sebaiknya diarahkan kepada dukungan bagi pemanfaatan dana haji oleh lembaga BPKH sesuai dengan UU-nya. Dan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang strategis, rasional dan menguntungkan menurut investasi sesuai dengan Syariah, bukan keputusan politik semata.
Ditegaskan Dadi, Presiden boleh saja menyarankan dana haji diinvestasikan dalam infrastruktur. Tapi, kalau menurut perhitungan investasi tidak menguntungkan ya jangan. Dan jangan juga, karena alasan tertentu, dana haji diinvestasikan dalam bidang-bidang yang beresiko, meskipun itu disarankan oleh sebagian masyarakat sendiri.
"Investasikan dana haji dalam infrastruktur kalau memang itu menguntungkan para calon jamaah haji," katanya.
Dadi pun meminta dana haji ini diinvestasikan di berbagai sektor yang bakal menguntungkan jamaah, infrastruktur hanyalah salah satunya. Dadi mencontohkan Malaysia yang merupakan contoh baik bagaimana mengelola dana tabungan haji jamaah untuk pengembangan ekonomi bangsa.
"Sebagai perbandingan di Malaysia. Dana tabungan haji jamaah dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi bangsa lewat bisnis dan investasi dalam bidang konstruksi, industri pertanian, perminyakan, perbankan Islam, real estate, IT dan sektor jasa," pungkasnya.
(pur)
