Kelemahan UU Terorisme Versi Kapolri
Selasa, 18 Juli 2017 - 22:00 WIB
Kelemahan UU Terorisme Versi Kapolri
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, sulit memproses warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat aksi terorisme di luar negeri lantaran masih adanya kelemahan dalam Undang Undang (UU) Anti-Terorisme di Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Kapolri dalam rangka menanggapi data Kementerian Dalam Negeri Turki yang mencatat dari 4.957 foreign terrorist fighters (FTF) yang ditangkap, terdapat 435 TFT yang merupakan WNI.
"Terkait itu (WNI ikut ISIS) kami akan lakukan pemeriksaan dari Densus 88. Kami verifikasi apakah terlibat jaringan atau tidak," ungkap Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/7/2017).
Polri, lanjut dia, akan mencari unsur pidana lain, seperti pemalsuan dokumen dan sebagainya lantaran masih ada kelemahan dalam UU tentang Pemberantasan Terorisme.
"Kalau ada pelanggaran hukum, seperti pemalsuan dokumen, paspor, dan lain-lain akan diproses hukum. Tapi kalau tidak ada pidananya, itulah salah satu kelemahan UU kita. Makanya kita masukan revisi UU yang ikut dalam gerakan-gerakan terorisme luar negeri bisa dipidana di sini. Selama ini UU itu belum ada," paparnya.
Dia menambahkan, banyaknya WNI yang bergabung dengan jaringan teroris, masuk melalui berbagai cara, mulai dari modus wisata hingga umrah ke Tanah Suci.
"Mereka bisa berbagai macam cara. Jadi turis atau umrah, tiba-tiba lari ke Turki, terus masuk ke Suriah. Oleh karena itu, kami terus melakukan langkah koordinasi secara internal dengan Imigrasi, pihak penerbangan, dan bea cukai. Kalau keluar negeri pastinya kami akan bekerjasama dengan jaringan intelijen negara lain guna menyetop atau menangkap mereka yang masuk dalam jaringan-jaringan yang dimaksud," tandasnya.
Hal tersebut diungkapkan Kapolri dalam rangka menanggapi data Kementerian Dalam Negeri Turki yang mencatat dari 4.957 foreign terrorist fighters (FTF) yang ditangkap, terdapat 435 TFT yang merupakan WNI.
"Terkait itu (WNI ikut ISIS) kami akan lakukan pemeriksaan dari Densus 88. Kami verifikasi apakah terlibat jaringan atau tidak," ungkap Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/7/2017).
Polri, lanjut dia, akan mencari unsur pidana lain, seperti pemalsuan dokumen dan sebagainya lantaran masih ada kelemahan dalam UU tentang Pemberantasan Terorisme.
"Kalau ada pelanggaran hukum, seperti pemalsuan dokumen, paspor, dan lain-lain akan diproses hukum. Tapi kalau tidak ada pidananya, itulah salah satu kelemahan UU kita. Makanya kita masukan revisi UU yang ikut dalam gerakan-gerakan terorisme luar negeri bisa dipidana di sini. Selama ini UU itu belum ada," paparnya.
Dia menambahkan, banyaknya WNI yang bergabung dengan jaringan teroris, masuk melalui berbagai cara, mulai dari modus wisata hingga umrah ke Tanah Suci.
"Mereka bisa berbagai macam cara. Jadi turis atau umrah, tiba-tiba lari ke Turki, terus masuk ke Suriah. Oleh karena itu, kami terus melakukan langkah koordinasi secara internal dengan Imigrasi, pihak penerbangan, dan bea cukai. Kalau keluar negeri pastinya kami akan bekerjasama dengan jaringan intelijen negara lain guna menyetop atau menangkap mereka yang masuk dalam jaringan-jaringan yang dimaksud," tandasnya.
(maf)
