Isu Panglima TNI Terkait Pilpres 2019 Hanya Rush Politic
Sabtu, 17 Juni 2017 - 20:02 WIB
Isu Panglima TNI Terkait Pilpres 2019 Hanya Rush Politic
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Bob Hasan mengatakan, isu atau kabar yang berhembus bahwa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan menantang Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pemilihan presiden (pilpres) 2019 mendatang, dinilai sebagai rush politic.
Menurut Bob Hasan, hal ini merupakan preseden buruk bagi perkembangan politik dan pembangunan Indonesia, karena seakan-akan mencoba mengadu dua tokoh tersebut.
"Saya sebagai salah satu elemen kemasyarakatan melihat upaya yang dijalankan oleh Panglima TNI merupakan upaya yang sesuai dengan proses kerja dan tanggung jawab beliau sebagai Panglima," kata Bob Hasan dalam siaran pers, Sabtu (17/6/2017).
Diakuinya, Panglima TNI menempatkan dirinya sebagai representasi dari pihak goverment atau pemerintah di bawah kekuasaan Pemerintah Jokowi yang sekaligus selaku Panglima tertinggi di TNI.
"Sehingga apapun yang mengancam NKRI dari perpecahan bangsa ini jangan sampai terjadi. Tidaklah mungkin seorang Panglima TNI menjalankan tugas di luar dari kebijakan pemerintah," ucapnya.
"Jelas itu kok upaya Panglima TNI akhirnya dapat turut bersama berada di pihak umat Islam Pada saat genting tempo hari, jadi saya mohon agar pengamat politik yang handal dalam mengurai analisanya, alangkah baiknya melihat situasi yang tidak mengandung perpecahan dan apalagi tidak mencoba membuat opini yang seolah pemilu itu besok diadakannya," ungkapnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, pihaknya melalui metode aplikasi politik juga akan terus memantau perkembangan dinamika politik di Republik tercinta ini.
"Oleh karena itu kami dapat menyampaikan dalam media janganlah kita terpancing dengan pola-pola yang seolah pertempuran pemilu itu sudah mau tiba, (baru) tahun 2017 ini. Satukan hati tetap NKRI adalah hak kita semua, pemilu tahun 2019 nanti, biarkan pemerintahan ini berjalan sebagaimana mestinya," tandasnya.
Menurut Bob Hasan, hal ini merupakan preseden buruk bagi perkembangan politik dan pembangunan Indonesia, karena seakan-akan mencoba mengadu dua tokoh tersebut.
"Saya sebagai salah satu elemen kemasyarakatan melihat upaya yang dijalankan oleh Panglima TNI merupakan upaya yang sesuai dengan proses kerja dan tanggung jawab beliau sebagai Panglima," kata Bob Hasan dalam siaran pers, Sabtu (17/6/2017).
Diakuinya, Panglima TNI menempatkan dirinya sebagai representasi dari pihak goverment atau pemerintah di bawah kekuasaan Pemerintah Jokowi yang sekaligus selaku Panglima tertinggi di TNI.
"Sehingga apapun yang mengancam NKRI dari perpecahan bangsa ini jangan sampai terjadi. Tidaklah mungkin seorang Panglima TNI menjalankan tugas di luar dari kebijakan pemerintah," ucapnya.
"Jelas itu kok upaya Panglima TNI akhirnya dapat turut bersama berada di pihak umat Islam Pada saat genting tempo hari, jadi saya mohon agar pengamat politik yang handal dalam mengurai analisanya, alangkah baiknya melihat situasi yang tidak mengandung perpecahan dan apalagi tidak mencoba membuat opini yang seolah pemilu itu besok diadakannya," ungkapnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, pihaknya melalui metode aplikasi politik juga akan terus memantau perkembangan dinamika politik di Republik tercinta ini.
"Oleh karena itu kami dapat menyampaikan dalam media janganlah kita terpancing dengan pola-pola yang seolah pertempuran pemilu itu sudah mau tiba, (baru) tahun 2017 ini. Satukan hati tetap NKRI adalah hak kita semua, pemilu tahun 2019 nanti, biarkan pemerintahan ini berjalan sebagaimana mestinya," tandasnya.
(maf)
