PP Muhammadiyah: Tugas Berat Menanti UKP-PIP
Jum'at, 09 Juni 2017 - 20:39 WIB
PP Muhammadiyah: Tugas Berat Menanti UKP-PIP
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nasir mengapresiasi pembentukan Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).
Unit yang beranggotakan para tokoh itu diharapkan mampu memberi kontribusi bagi penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara.
"Tugas terberat sungguh menanti di hadapan para tokoh yang tergabung dalam UKP-PIP. Kiranya penting untuk menjadi perhatian seluruh anggota UKP-PIP," kata Haedar, Jumat (9/6/2017). (Baca juga: Megawati Resmi Dilantik Jadi Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP )
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah membentuk UKP-PIP yang beranggotakan sembilan pengarah, yakni Megawati Soekarnoputri, Jenderal TNI Purn Try Sutrisno, Muhammad Mahfud MD, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Ma'ruf Amin, Said Aqil Siradj, Andreas Anangguru Yewangoe, Jenderal TNI Purn Wisnu Bawa Tenaya, dan Sudhamek. Sementara Ketua UKP-PIP adalah Yudi Latief.
Haedar kemudian menguraikan hal penting yang menjadi tugas berat UKP-PIP dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Pertama, Pancasila dengan lima nilai mendasar dalam setiap silanya tetap diletakkan sebagai dasar negara, tidak lebih dan tidal kurang.
"Kedua, sebagai konsekuensi dari hal pertama, jangan terjadi konseptualisasi yang utopis atau utopia dari Pancasila seperti pada era Orde Lama atau sebaliknya menjadi serba teknis seperti pada Orde Baru," ujarnya.
Ketiga, kata Haedar, kendati ada spirit ideologisasi dengan terbetuknya UKP-PIP, tetapi ke depan jangan mengulangi Orde Baru. Pada era itu, Pancasila jadi alat pemukul politik yang disalahgunakan oleh rezim atau siapapun.
Keempat, Pancasila harus tetap menjadi ideologi terbuka dan jangan dibawa pada sikap ideologis monolitik dan hegemoni kekuasaan.
Kelima, lanjut Haedar, tugas terberat UKP-PIP ialah mentransformasikan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh sistem penyelenggaraan negara dan aparatur negara, termasuk di struktur penegakkan hukum dan partai politik.
Keenam, memelopori gerakan keteladanan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan dalam teori dan retorika tetapi dalam paktik kehidupan nyata.
"Para tokoh UKP PIP juga akan disoroti dan dituntut uswah hasanahnya sebagai sosok-sosok kata sejalan tindakan dalam kehidupan bangsa dan negara sebagai buah mempraktikkan Pancasila," tuturnya.
Unit yang beranggotakan para tokoh itu diharapkan mampu memberi kontribusi bagi penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara.
"Tugas terberat sungguh menanti di hadapan para tokoh yang tergabung dalam UKP-PIP. Kiranya penting untuk menjadi perhatian seluruh anggota UKP-PIP," kata Haedar, Jumat (9/6/2017). (Baca juga: Megawati Resmi Dilantik Jadi Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP )
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah membentuk UKP-PIP yang beranggotakan sembilan pengarah, yakni Megawati Soekarnoputri, Jenderal TNI Purn Try Sutrisno, Muhammad Mahfud MD, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Ma'ruf Amin, Said Aqil Siradj, Andreas Anangguru Yewangoe, Jenderal TNI Purn Wisnu Bawa Tenaya, dan Sudhamek. Sementara Ketua UKP-PIP adalah Yudi Latief.
Haedar kemudian menguraikan hal penting yang menjadi tugas berat UKP-PIP dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Pertama, Pancasila dengan lima nilai mendasar dalam setiap silanya tetap diletakkan sebagai dasar negara, tidak lebih dan tidal kurang.
"Kedua, sebagai konsekuensi dari hal pertama, jangan terjadi konseptualisasi yang utopis atau utopia dari Pancasila seperti pada era Orde Lama atau sebaliknya menjadi serba teknis seperti pada Orde Baru," ujarnya.
Ketiga, kata Haedar, kendati ada spirit ideologisasi dengan terbetuknya UKP-PIP, tetapi ke depan jangan mengulangi Orde Baru. Pada era itu, Pancasila jadi alat pemukul politik yang disalahgunakan oleh rezim atau siapapun.
Keempat, Pancasila harus tetap menjadi ideologi terbuka dan jangan dibawa pada sikap ideologis monolitik dan hegemoni kekuasaan.
Kelima, lanjut Haedar, tugas terberat UKP-PIP ialah mentransformasikan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh sistem penyelenggaraan negara dan aparatur negara, termasuk di struktur penegakkan hukum dan partai politik.
Keenam, memelopori gerakan keteladanan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan dalam teori dan retorika tetapi dalam paktik kehidupan nyata.
"Para tokoh UKP PIP juga akan disoroti dan dituntut uswah hasanahnya sebagai sosok-sosok kata sejalan tindakan dalam kehidupan bangsa dan negara sebagai buah mempraktikkan Pancasila," tuturnya.
(dam)
