Fadli Zon: Isu Persekusi Muncul Akibat Lemahnya Penegakan Hukum
Rabu, 07 Juni 2017 - 10:53 WIB
Fadli Zon: Isu Persekusi Muncul Akibat Lemahnya Penegakan Hukum
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan bahwa munculnya isu persekusi sebagaimana ramai belakangan ini, tak terlepas dari masih lemahnya upaya penegakan hukum di Indonesia. Hukum tak berjalan atau hanya berjalan sesuai selera penguasa.
Akibatnya, kata dia, persepsi publik terhadap institusi penegak hukum semakin negatif. Bahkan mengalami krisis kepercayaan. "Hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat untuk menempuh cara dan modelnya sendiri demi mendapatkan keadilan," ujarnya melalui rilis yang diterima SINDOnews, Rabu (7/6/2017).
Fadli Zon mengingatkan, meski tindakan persekusi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, namun pemerintah juga harus melihat hal tersebut sebagai bahan evaluasi dan introspeksi. Isu persekusi bisa jadi gejala bahwa ada masalah dalam institusionalisasi hukum kita yang perlu dikoreksi.
"Apakah itu dari sisi aparatnya, budayanya, regulasinya, atau bahkan sistemnya," kata wakil ketua umum Partai Gerindra ini.
Ketua umum DPN HKTI ini meminta, aparat penegak hukum agar tak bersikap reaktif dan tebang pilih terhadap kelompok yang melakukan tindakan persekusi. Sehingga, isu persekusi ini kemudian terkesan hanya menjadi alat untuk menekan balik kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah.
"Isu persekusi jangan sampai membuat aparat penegak hukum gagal fokus. Aparat harus tetap fokus pada upaya pembenahan penegakan hukum sebaik-baiknya. Jangan kemudian sibuk mengurusi isu persekusi, namun kasus-kasus hukum yang besar dan utama diabaikan," tegasnya.
Akibatnya, kata dia, persepsi publik terhadap institusi penegak hukum semakin negatif. Bahkan mengalami krisis kepercayaan. "Hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat untuk menempuh cara dan modelnya sendiri demi mendapatkan keadilan," ujarnya melalui rilis yang diterima SINDOnews, Rabu (7/6/2017).
Fadli Zon mengingatkan, meski tindakan persekusi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, namun pemerintah juga harus melihat hal tersebut sebagai bahan evaluasi dan introspeksi. Isu persekusi bisa jadi gejala bahwa ada masalah dalam institusionalisasi hukum kita yang perlu dikoreksi.
"Apakah itu dari sisi aparatnya, budayanya, regulasinya, atau bahkan sistemnya," kata wakil ketua umum Partai Gerindra ini.
Ketua umum DPN HKTI ini meminta, aparat penegak hukum agar tak bersikap reaktif dan tebang pilih terhadap kelompok yang melakukan tindakan persekusi. Sehingga, isu persekusi ini kemudian terkesan hanya menjadi alat untuk menekan balik kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah.
"Isu persekusi jangan sampai membuat aparat penegak hukum gagal fokus. Aparat harus tetap fokus pada upaya pembenahan penegakan hukum sebaik-baiknya. Jangan kemudian sibuk mengurusi isu persekusi, namun kasus-kasus hukum yang besar dan utama diabaikan," tegasnya.
(kri)
