Tingkatkan Kualitas Kerja, Pemerintah Fokus Pada Pendidikan Vokasional
Tingkatkan Kualitas Kerja, Pemerintah Fokus Pada Pendidikan Vokasional
A
A
A
JAKARTA - Fokus pemerintah untuk meningkatkan upaya pendidikan vokasional atau kejuruan dinilai sangat strategis. Apalagi kebutuhan sumber daya manusia untuk menopang pembangunan nasional banyak membutuhkan tenaga kerja terampil serta memiliki kompetensi sesuai kebutuhan lapangan kerja.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, perhatian pada pendidikan vokasional atau kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja Indonesia. Menurutnya saat ini 63% tenaga kerja Indonesia berpendidikan SMP ke bawah.
"Hal ini berdampak kepada daya saing industri dan perekonomian Indonesia. Inilah tantangan yang perlu segera kita atasi bersama untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia," ujar Puan di sela-sela kunjungannya ke Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (26/5/2017).
Dia menuturkan, program revitalisasi SMK akan direalisasikan di 219 SMK dengan rincian 125 SMK yang bergerak dalam bidang prioritas, yakni kemaritiman, pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Sisanya, kata dia sebanyak 95 SMK berasal dari bidang lainnya yang mendukung prioritas pembangunan nasional.
Pada kesempatan itu Puan dengan didampingi Mendikbud menyerahkan secara simbolis piagam penghargaan kepada sektor industri yang sudah berdedikasi terhadap sekolah menengah kejuruan. Selain meluncurkan program revitalisasi pendidikan SMK, Menko PMK juga membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 1.857 siswa, dengan rincian, 331 siswa SD, 283 siswa SMP, 610 siswa SMK, 12 siswa SLB, dan 364 siswa pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).
“KIP diberikan oleh pemerintah supaya anak-anak Indonesia bisa bersekolah. Saat ini, cakupan pembagian KIP sudah diperluas dengan menambahkan anak-anak panti asuhan dan program kesetaraan paket A, B, dan C," ucapnya.
Dia juga menekankan kembali pesan yang sering disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada setiap kesempatan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat. Pesan itu adalah agar seluruh proses dilakukan secara transparan, dimudahkan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan semangat pelayanan kepada masyarakat. (Baca: Mensristekdikti Restui Gaji Rektor Rp100 Juta per Bulan)
"Saya berharap dengan diterimanya sertifikat tanah ini, wilayah ini akan berubah menjadi daerah yang produktif dan memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, perhatian pada pendidikan vokasional atau kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja Indonesia. Menurutnya saat ini 63% tenaga kerja Indonesia berpendidikan SMP ke bawah.
"Hal ini berdampak kepada daya saing industri dan perekonomian Indonesia. Inilah tantangan yang perlu segera kita atasi bersama untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia," ujar Puan di sela-sela kunjungannya ke Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (26/5/2017).
Dia menuturkan, program revitalisasi SMK akan direalisasikan di 219 SMK dengan rincian 125 SMK yang bergerak dalam bidang prioritas, yakni kemaritiman, pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Sisanya, kata dia sebanyak 95 SMK berasal dari bidang lainnya yang mendukung prioritas pembangunan nasional.
Pada kesempatan itu Puan dengan didampingi Mendikbud menyerahkan secara simbolis piagam penghargaan kepada sektor industri yang sudah berdedikasi terhadap sekolah menengah kejuruan. Selain meluncurkan program revitalisasi pendidikan SMK, Menko PMK juga membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 1.857 siswa, dengan rincian, 331 siswa SD, 283 siswa SMP, 610 siswa SMK, 12 siswa SLB, dan 364 siswa pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).
“KIP diberikan oleh pemerintah supaya anak-anak Indonesia bisa bersekolah. Saat ini, cakupan pembagian KIP sudah diperluas dengan menambahkan anak-anak panti asuhan dan program kesetaraan paket A, B, dan C," ucapnya.
Dia juga menekankan kembali pesan yang sering disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada setiap kesempatan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat. Pesan itu adalah agar seluruh proses dilakukan secara transparan, dimudahkan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan semangat pelayanan kepada masyarakat. (Baca: Mensristekdikti Restui Gaji Rektor Rp100 Juta per Bulan)
"Saya berharap dengan diterimanya sertifikat tanah ini, wilayah ini akan berubah menjadi daerah yang produktif dan memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
(kur)
Explore More