Survei LSI: Golkar Tak Diuntungkan dari Pencapresan Jokowi

BALIKPAPAN - Partai Golkar perlu lebih berhati-hati dalam menghadapi Pemilu 2019. Langkah mendeklarasikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres) belum pasti memberi keuntungan elektoral bagi Golkar.

Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network pada Mei 2017, partai politik yang akan mendapatkan keuntungan elektoral lebih besar karena mendukung Jokowi justru Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Sebanyak 55% responden menyatakan bahwa Jokowi lebih dekat dengan PDIP, sedangkan yang menyebut Golkar lebih dekat hanya 20,5%," ujar Peneliti LSI Adjie Alfaraby saat memaparkan hasil surveinya di depan peserta Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Partai Golkar di Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu 21 Mei 2017.

Selain itu, faktor lain yang tidak menguntungkan Golkar adalah kecenderungan tren elektabilitas Jokowi yang menurun. Penurunan ini tak lepas dari persepsi publik bahwa Jokowi identik dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kini menjadi terpidana dalam kasus penodaan agama.

Salah satu pertanyaan yang diajukan ke responden dalam survei ini adalah jika Anda setuju bahwa sikap Jokowi terkesan positif ke Ahok, apakah sikap Jokowi ke Ahok itu akan memengaruhi dukungan Anda ke Jokowi. Sebanyak 33% menyatakan terpengaruh, sedangkan 44% tidak terpengaruh, dan 23% tidak menjawab atau tidak tahu.

Survei LSI dilakukan pada 5-10 Mei 2017 dengan melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia. Margin error survei ini 2,9%. "Kami akan merilis detial hasil survei khusus soal Jokowi ini dalam waktu dekat. Tapi satu yang bisa kami informasikan bahwa tren elektabilitasnya menurun karena faktor Ahok," ujar Adjie.

Sejumlah kader Golkar pada Rapimnas juga kembali mempertanyakan pilihan partai mencapreskan Jokowi, apalagi efek dari pencapresan itu dinilai tidak memberikan peningkatan pada elektabilitas partai.

Namun, Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pencalonan Jokowi sudah final sehingga Rapimnas tidak akan membahas lagi agenda itu. Dia justru meminta kader untuk fokus menyosialisasikan program-program pemerintahan Jokowi yang pro rakyat.

Alasannya, jika Jokowi dinilai berhasil oleh rakyat sehingga terpilih lagi untuk periode kedua, itu akan memberi dampak pada elektabilitas Golkar. Soal posisi calon wakil presiden pendamping Jokowi nanti, Idrus mengatakan Golkar menyerahkan ke Jokowi.

"Itu diserahkan ke Pak Jokowi tentu berkoordinasi nanti dengan ketua umum (Setya Novanto)," ujarnya.