Komunitas Advokat Ini Akan Laporkan Penghina JK ke Polisi

Senin, 22 Mei 2017 - 11:50 WIB
Komunitas Advokat Ini...
Komunitas Advokat Ini Akan Laporkan Penghina JK ke Polisi
A A A
JAKARTA - Koordinator Advokat Peduli Kebangsaan Negara Republik Indonesia Ratih Puspa Nusanti berencana akan melaporkan Silvester Matutina ke polisi.

Hal tersebut lantaran Silvester menuduh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggunakan isu SARA untuk memenangkan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI kemarin.

"Melihat perbuatan Silvester Matutina melakukan demo dan orasi di depan Mabes Polri beberapa waktu lalu sebagaimana rekaman peristiwa tersebut," kata Ratih dalam siaran persnya yang diterima SINDOnews, Senin (22/5/2017).

"Diketahui pada 17 Mei 2017 adalah suatu provokasi yang dapat menimbulkan konflik atau perpecahan di dalam kehidupan anak bangsa Indonesia," imbuhnya.

Ratih menegaskan, maka seluruh Advokat Peduli Kebangsaan Negara Republik Indonesia untuk mencegah konflik horizontal demi kerukunan anak bangsa, dengan ini terpaksa mengambil langkah hukum.

"Dengan mengadukan perbuatan Silvester Matutina ke Bareskrim Polri karena telah melanggar pidana sebagaimana dimaksud Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," urainya.

(Baca juga: JK Direndahkan dan Dihina, Komunitas Warga Bugis Meradang)


Ratih beralasan, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk Diskriminasi Ras dan Etnis.

Adanya Diskriminasi Ras dan Etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.

"Kondisi masyarakat Indonesia yang berdimensi majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis berpotensi menimbulkan konflik. Untuk menjamin tidak terjadinya konflik dan diskriminasi ,maka Pemerintah Indonesia membentuk sebuah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," tuturnya.
(maf)
Berita Terkait
Kliennya Diputus Bebas,...
Kliennya Diputus Bebas, Faomasi Apreasiasi Independensi Majelis Hakim PN Jakut
DPP PDIP Laporkan Rocky...
DPP PDIP Laporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Mabes Polri
Kasus Dugaan Pencemaran...
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Raja Sapta Oktohari Masuk Tahap Penyidikan
Diduga Cemarkan Nama...
Diduga Cemarkan Nama Baik, Kader PAN Bekasi Laporkan Koleganya
Penyidik Polres Depok...
Penyidik Polres Depok Serahkan Ketua PKB Depok ke Kejaksaan
Sidang Dugaan Pencemaran...
Sidang Dugaan Pencemaran Nama Baik Andrew Darwis, 2 Saksi Mengaku Tidak Mengetahui
Berita Terkini
Breaking News! Febrie...
Breaking News! Febrie Adriansyah Ditahan Kejagung
Eks Jampidsus Febrie...
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Belum Selesai Diperiksa, 2 Mobil Tahanan Siaga di Kejagung
Pemeriksaan Febrie Adriansyah...
Pemeriksaan Febrie Adriansyah di Kejagung, Eks Penyidik KPK: Penahanan Penting agar Penyidikan Tak Diintervensi
Kritisi Rapat Pleno...
Kritisi Rapat Pleno IX AMPI, Wasekjen Leriadi: Produknya Cacat Hukum
Petani Tebu yang Belum...
Petani Tebu yang Belum Merdeka
Pemerintah Perkuat Pengelolaan...
Pemerintah Perkuat Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup via BPDLH
Infografis
Pemprov DKI Jakarta...
Pemprov DKI Jakarta Bakal Bangun 11 Rusun Baru, Ini Lokasinya
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved