Larangan Jajaran BIN Pelihara Janggut Rentan Dipolitisasi

JAKARTA - Kebijakan Badan Intelijen Negara (BIN) melarang jajarannya memelihara janggut dan menggunakan celana cingkrang (di atas mata kaki), dinilai rentan dipolitisasi. Walaupun BIN berhak membuat kebijakan tersebut.

"Saat kondisi sekarang, peraturan-peraturan seperti ini rentan dipolitisasi, walaupun maksudnya baik sebagai penegakan disiplin internal," ujar Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi saat dihubungi wartawan, Kamis (18/5/2017).

Namun, dia mengaku belum menerima secara resmi kabar itu dari BIN. "BIN sebaiknya pandai-pandai lah untuk bisa menegakkan disiplin dan di sisi lain tidak mengundang polemik yang lebih keras," ujar legislator asal daerah pemilihan Sumatera Selatan II ini.

(Baca juga: BIN Larang Anggotanya Berjanggut dan Bercelana Cingkrang)

Bobby mengakui, BIN bisa mengatur lebih mendalam mengenai kedislipinan anggotanya. "Karena tidak bisa dipungkiri, memelihara janggut dan pakai celana cingkrang, ada yang memaknai sebagai bagian dari ibadah dan merupakan hak asasi individu," papar politikus partai Golkar ini.

Dia juga menilai, kebijakan itu bisa menghindari terjadinya kubu-kubuan di internal BIN. "Misalkan untuk pegawai di kantor, dipilih yang tidak berjanggut dan celana cingkrang, tetapi tugas agen lapangan dibebaskan," pungkasnya.